Sepatu Roda Porprov Banten 2026 Disorot, Dugaan Karut-Marut Regulasi Mencuat

6 Menit Baca

SERPONG, katamedia.co.id –  Pelaksanaan cabang olahraga (cabor) sepatu roda dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 di kawasan Perumahan Ciater, Serpong, Selasa (17/11/2026), menjadi sorotan setelah muncul sejumlah dugaan persoalan terkait regulasi pertandingan dan keabsahan atlet.

Pengamat olahraga sepatu roda, Andi Marello Mahameru, menilai terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat penjelasan dari penyelenggara, terutama menyangkut penerapan *Technical Handbook* (THB), mekanisme mutasi atlet, hingga dugaan ketidaksesuaian administrasi peserta.

Saat ditemui di lokasi pertandingan, Andi mempertanyakan informasi mengenai perubahan ketentuan yang disebut memungkinkan atlet bertanding dengan menggunakan identitas kependudukan terbaru, meskipun proses perpindahan atau mutasi dari daerah sebelumnya belum memenuhi persyaratan.

Menurutnya, ketentuan mutasi atlet harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan keabsahan peserta yang mewakili suatu daerah dalam kompetisi.

“THB itu seharusnya menjadi dasar kita. Kalau mengacu pada ketentuan mutasi, atlet harus menjalani masa tunggu satu tahun sebelum bisa bertanding mewakili daerah baru. Kalau baru satu atau dua bulan, seharusnya tidak bisa,” ujar Andi.

Ia juga mempertanyakan dasar administrasi apabila memang terdapat perubahan aturan yang memungkinkan atlet mengikuti pertandingan tanpa memenuhi mekanisme mutasi sebagaimana ketentuan sebelumnya.

Andi mengaku belum memperoleh penjelasan maupun dokumen resmi yang dapat memastikan dasar perubahan regulasi tersebut.

“Kalau memang ada aturan baru, mana surat resminya? Jangan sampai aturan berubah tanpa dasar yang jelas. Ini menyangkut siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Kalau seperti ini, Tangsel bisa dirugikan,” tegasnya.

Baca Juga :  Disdukcapil Kabupaten Serang Sisir Warga Pendatang, Tawarkan Pindah Kependudukan

Dugaan Atlet Pernah Membela Daerah Lain

Selain persoalan regulasi, Andi turut menyoroti dugaan adanya atlet yang memiliki riwayat pernah memperkuat daerah lain, tetapi kini tampil mewakili daerah berbeda dalam Porprov Banten 2026.

Ia menyebut terdapat atlet yang sebelumnya tercatat memperkuat DKI Jakarta, kemudian diduga mengikuti pertandingan dengan membawa nama daerah lain di Banten.

Menurutnya, perpindahan atlet tidak cukup hanya didasarkan pada perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK). Proses tersebut harus mengikuti ketentuan mutasi yang berlaku.

Andi mengaku memiliki dokumentasi yang menurutnya dapat menjadi bahan untuk menelusuri dugaan tersebut.

“Ini bisa dibuktikan. Ada dokumentasi atlet yang sebelumnya mewakili DKI, kemudian muncul di daerah lain. Kalau memang sudah ada perpindahan, harus dilihat kapan proses mutasinya dan apakah sudah memenuhi ketentuan,” ungkapnya.

Meski demikian, informasi mengenai riwayat atlet dan dugaan ketidaksesuaian proses mutasi tersebut masih perlu diverifikasi melalui dokumen resmi serta keterangan pihak yang berwenang.

Pembinaan Atlet Lokal Dikhawatirkan Terganggu

Andi menilai persoalan keabsahan atlet tidak semata-mata berkaitan dengan persaingan memperebutkan medali. Lebih dari itu, persoalan tersebut menyangkut keberlangsungan pembinaan dan regenerasi atlet sepatu roda di Banten.

Ia mengkhawatirkan kesempatan atlet lokal yang selama ini menjalani proses pembinaan dapat terpengaruh apabila mekanisme perpindahan atlet tidak diterapkan secara transparan dan konsisten.

Baca Juga :  KONI Tangsel dan Disdikbud Gelar Festival Renang Antar Pelajar di Damai Indah Golf BSD

Menurutnya, kompetisi tingkat provinsi seharusnya menjadi ruang bagi atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik berdasarkan hasil latihan dan pembinaan masing-masing daerah.

“Kalau memang kemampuan kita maksimal dan kalah, ya harus menerima kekalahan. Kalau menang, harus menang karena kemampuan sendiri. Jangan sampai ada pembagian medali atau perlakuan yang tidak sesuai aturan,” katanya.

Ia juga meminta organisasi olahraga terkait memberikan perhatian terhadap persoalan pembinaan dan tata kelola kompetisi sepatu roda di Banten.

Andi berharap evaluasi dilakukan agar persoalan administrasi maupun kepentingan tertentu tidak menghambat perkembangan atlet, khususnya generasi muda yang sedang dibina.

Penyelenggaraan di Tangsel Diminta Transparan

Dalam kesempatan tersebut, Andi turut mengapresiasi Kota Tangerang Selatan yang telah menyediakan lokasi pertandingan sepatu roda. Namun, ia mengingatkan bahwa fasilitas pertandingan perlu diimbangi dengan penyelenggaraan yang profesional dan sesuai ketentuan.

Menurutnya, panitia harus memastikan seluruh atlet yang mengikuti pertandingan telah memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan mutasi sebelum dinyatakan berhak berlaga.

“Terima kasih kepada Tangsel yang sudah menyediakan venue pertandingan sepatu roda. Tetapi penyelenggaraan juga harus dijaga. Jangan sampai ada persoalan yang justru merugikan atlet dan daerah,” ujarnya.

Dalam pertandingan cabor sepatu roda Porprov Banten 2026 tersebut, sejumlah nomor diperlombakan, di antaranya DTT, ITT 200 meter, speed 500 meter, 1.000 meter, point to point, dan eliminasi.

Baca Juga :  KONI Banten Satukan Dua Balon Ketua Umum, Musorkot Tangsel Dipastikan Berjalan Damai

Andi memperkirakan terdapat belasan medali emas yang diperebutkan dalam berbagai nomor pertandingan. Namun, jumlah pasti nomor dan medali masih perlu dikonfirmasi kepada panitia penyelenggara.

KONI dan Organisasi Cabor Diminta Buka Suara

Andi berharap persoalan yang disampaikannya tidak berhenti sebagai polemik, tetapi menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pembinaan olahraga sepatu roda di Banten.

Ia meminta KONI dan organisasi cabang olahraga terkait memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul ketidakpastian yang berpotensi merugikan atlet maupun daerah peserta.

“Pesan saya, sepatu roda Banten, khususnya Tangerang Selatan, harus lebih baik. Jangan sampai satu generasi atlet harus dikorbankan karena persoalan seperti ini terus berulang,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari KONI Banten, KONI Tangerang Selatan, panitia penyelenggara Porprov Banten 2026, maupun organisasi cabang olahraga sepatu roda terkait dugaan perubahan regulasi, ketidaksesuaian mutasi atlet, dan keabsahan peserta yang dipersoalkan.

Klarifikasi dari pihak-pihak tersebut diperlukan untuk memastikan penerapan aturan pertandingan serta memberikan kepastian kepada seluruh atlet dan daerah yang berkompetisi.

Dengan demikian, berbagai dugaan yang disampaikan pengamat tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan verifikasi berdasarkan dokumen serta ketentuan resmi yang berlaku.

*Hadi*

 

Bagikan Artikel Ini