JAKARTA, katamedia.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Sebanyak 1.027 personel lintas instansi dan 29 mobil tangki disiapkan untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau, termasuk kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, serta penurunan kualitas udara.
Kesiapan tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memimpin Apel Jaga Jakarta Kesiapsiagaan Musim Kemarau 2026 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).
Pramono mengatakan potensi dampak El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027 perlu diantisipasi sejak dini. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kekeringan, keterbatasan pasokan air bersih, kebakaran, hingga gangguan terhadap kualitas udara.
“Terlebih dengan kondisi El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Dampaknya perlu diantisipasi, mulai dari kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, hingga penurunan kualitas udara,” ujar Pramono.
Sebanyak 1.027 personel yang dikerahkan berasal dari berbagai unsur, seperti pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, PAM Jaya, PMI, relawan, dan mitra kebencanaan. Selain menyiagakan personel, Pemprov DKI juga memperkuat pemantauan wilayah yang berpotensi terdampak serta koordinasi antarinstansi agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat.
Untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih, BPBD Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 29 mobil tangki yang berasal dari 10 instansi dan lembaga. Pemetaan wilayah rawan kekeringan juga dilakukan hingga tingkat kelurahan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.
Pramono meminta seluruh jajaran melakukan langkah antisipatif sebelum kondisi berkembang menjadi keadaan darurat. Menurutnya, ketersediaan air bersih, pencegahan kebakaran, kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan stok pangan harus menjadi perhatian selama musim kemarau.
“Saya meminta jajaran untuk tidak menunggu masalah terjadi. Pastikan air bersih tersedia, cegah kebakaran, jaga kualitas udara dan kesehatan warga, serta pantau stok pangan. Masyarakat juga perlu dilibatkan untuk menggunakan air secara bijak, mencegah sumber api, memastikan APAR tersedia, dan segera melaporkan potensi kebakaran,” tegasnya.
Kebakaran menjadi salah satu risiko yang turut mendapat perhatian. Sepanjang Juli hingga Agustus 2026, tercatat 457 kejadian kebakaran di Jakarta. Sebanyak 240 kejadian di antaranya terjadi selama Agustus.
Berdasarkan data tersebut, listrik menjadi dugaan penyebab terbanyak dengan 169 kejadian. Sementara itu, sampah menjadi objek yang paling banyak terbakar dengan 122 kejadian.
Pemprov DKI juga mendorong penguatan pengawasan di titik-titik rawan serta edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Pramono turut meminta agar ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap RW terus dipastikan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran.
Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat mengimbau warga yang mengalami kekurangan air bersih untuk segera melapor melalui layanan darurat 112.
BPBD DKI telah berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk menindaklanjuti laporan warga dan memfasilitasi distribusi air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Sosialisasi mekanisme pelaporan tersebut juga telah dilakukan kepada jajaran pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan.
“Setelah laporan diterima, BPBD akan berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk memfasilitasi distribusi air bersih ke lokasi yang membutuhkan. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar bilamana masyarakat menemukan kejadian kekeringan segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan PAM Jaya untuk distribusi air bersihnya,” jelas Maruli.
*Pemprov DKI*
