JAKARTA, katamedia.co.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menilai pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dapat menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara di lingkungan Kemendagri.
Menurut Tomsi, pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam rangkaian pengelolaan keuangan negara. Selain memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, proses tersebut juga diharapkan memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset.
“Kami berharap tentunya dari pihak BPK dapat memberikan masukan dan mendorong perbaikan kepada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara serta aset negara yang ada di Kementerian Dalam Negeri,” ujar Tomsi dalam Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI dengan Kemendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Tomsi mengatakan, kelancaran pemeriksaan membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang terbuka antara tim pemeriksa dengan seluruh unit kerja di Kemendagri. Karena itu, ia meminta jajaran kementerian memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung.
Dukungan tersebut, kata dia, antara lain dilakukan dengan menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan serta memberikan klarifikasi secara lengkap apabila dibutuhkan oleh tim pemeriksa.
Di sisi lain, Kemendagri juga tengah mempercepat realisasi anggaran. Koordinasi antarunit kerja terus dilakukan agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik sekaligus tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan.
Tomsi menekankan agar seluruh jajaran tidak hanya memandang pemeriksaan BPK sebagai proses pengawasan, tetapi juga menjadikannya sebagai bahan untuk melakukan evaluasi internal.
Ia berharap hasil pemeriksaan dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh, terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset negara di lingkungan Kemendagri.
“Kemendagri berkomitmen memberikan dukungan penuh agar proses pemeriksaan berjalan lancar, objektif, dan memberikan manfaat bagi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” tegasnya.
Menurut Tomsi, evaluasi dan pembenahan harus dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas tata kelola keuangan negara semakin baik. Sinergi antara seluruh unit kerja juga perlu diperkuat untuk mendukung terciptanya pengelolaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi internal dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan dan aset serta peningkatan sinergi dari Kementerian Dalam Negeri,” tandasnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Widhi Widayat beserta jajaran. Hadir pula Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Akmal Malik, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setyabudi, Rektor IPDN Halilul Khairi, Plt. Inspektur Jenderal Kemendagri Bachril Bakri, Plt. Kepala BPSDM Kemendagri Andi Ony P., serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
*Humas Kemendagri*
