Tangsel — Insiden intimidasi terhadap wartawan kembali mencoreng kebebasan pers di Indonesia.
Ketua Forum Wartawan Tangerang (FORWAT), Andi Lala, menyuarakan kemarahan atas dugaan intimidasi dan pengancaman yang dialami salah satu anggotanya, Aryo, oleh oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan berinisial SN.
Menurut Andi Lala, kejadian ini terjadi saat Aryo tengah menjalankan tugas jurnalistiknya, yakni melakukan konfirmasi kepada SN pada 24 April 2025.
Bukannya mendapatkan jawaban yang layak, Aryo justru menerima intimidasi serius yang mengancam keselamatannya.
“Ya, anggota kami sedang bertugas menjalankan tugas jurnalistik. Tapi malah mendapat intimidasi dan ancaman serius dari oknum tersebut,” ujar Lala kepada awak media, Jumat (25/4/2025).
Andi menegaskan bahwa tindakan SN bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga masuk dalam kategori tindak pidana.
Ia menyebut, SN bisa dijerat dengan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun.
Selain itu, SN juga diduga telah melanggar Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengatur larangan menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik, dengan ancaman pidana penjara maksimal dua tahun.
“Tindakan SN jelas melanggar hukum. Ini bukan hanya soal etika aparatur negara, tapi juga ancaman terhadap kemerdekaan pers yang dijamin undang-undang,” tegas Lala.
Menanggapi insiden tersebut, FORWAT berencana mengambil langkah hukum dengan melaporkan SN ke pihak kepolisian.
Selain itu, Lala memastikan, pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes atas intimidasi terhadap jurnalis.
“Ancaman ini sangat serius karena mengandung unsur kekerasan dan menyangkut nyawa. Kami akan segera laporkan ke pihak berwajib dan menggelar aksi di lapangan!” tegas Lala dengan nada emosional.
FORWAT menegaskan, wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Insiden ini menjadi pengingat penting bagi seluruh aparat pemerintahan untuk menghormati prinsip keterbukaan informasi dan kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi.
(***)



