JAKARTA, katamedia.co.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh kasus penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri. MUI meminta proses penyelidikan dan penegakan hukum dilakukan secara transparan, objektif, independen, serta tidak membeda-bedakan pihak yang terlibat.
Desakan tersebut tertuang dalam Pandangan Keagamaan MUI Bersama Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam Nomor: Kep-126/DP-MUI/XI/2026 tertanggal 12 November 2026 yang dirilis pada Selasa (17/11/2026).
Dalam pandangan tersebut, MUI menekankan bahwa pengusutan kasus penyadapan tidak boleh berhenti pada pihak-pihak tertentu. Aparat diminta menelusuri seluruh pihak yang terlibat, termasuk mereka yang diduga memberikan perintah apabila ditemukan bukti yang menguatkan.
MUI menegaskan, tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa atau berada di atas hukum. Seluruh proses harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Selain itu, MUI kembali menyatakan dukungannya terhadap kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, serta institusi terkait dalam menindak berbagai bentuk pelanggaran hukum secara tegas.
Menurut MUI, penegakan hukum harus berlandaskan etika dan moral serta menjadi bagian dari upaya memperkuat supremasi hukum dan kedaulatan negara.
MUI juga mengingatkan para penyelenggara negara, pimpinan lembaga negara, dan pimpinan partai politik agar menjadikan adab, etika, moralitas, integritas, serta keteladanan sebagai prinsip utama dalam menjalankan kekuasaan.
Nilai-nilai tersebut dinilai penting agar setiap persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga penegakan hukum dapat diselesaikan secara bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Lebih jauh, MUI memandang perlunya transformasi nasional melalui pembenahan sistem dan tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor ekonomi, politik, dan hukum. Perubahan tersebut diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan negara yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan rakyat, demokrasi bermartabat, serta kepastian hukum.
Dalam pandangan yang sama, MUI mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan keharmonisan kehidupan bernegara. Penyelesaian berbagai persoalan nasional diharapkan mengedepankan musyawarah mufakat, kebijaksanaan, dan semangat kebersamaan.
Pimpinan ormas Islam, ulama, tokoh masyarakat, kalangan perguruan tinggi, pondok pesantren, mahasiswa, serta seluruh komponen masyarakat juga diajak memperkuat ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah sebagai landasan persatuan nasional.
Seruan tersebut dinilai semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik global yang berpotensi memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat.
Di sisi lain, MUI secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk dominasi oligarki yang dinilai dapat merusak demokrasi dan menggerus kedaulatan rakyat.
MUI menegaskan bahwa negara harus memiliki kemandirian dalam menentukan arah kebijakan politik dan ekonomi. Seluruh kekayaan nasional juga harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan hanya memberikan keuntungan kepada kelompok elite maupun pemilik modal.
Pandangan keagamaan yang ditandatangani Ketua Umum MUI KH M Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Buya Amirsyah Tambunan tersebut turut menegaskan prinsip pengelolaan sumber daya alam sebagaimana amanat konstitusi.
Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus berada dalam penguasaan negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Sejalan dengan hal itu, MUI menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam memberantas korupsi secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu.
MUI juga menolak praktik penguasaan sumber daya ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara kepentingan dan keadilan sosial bagi masyarakat luas diabaikan.
Tidak hanya itu, MUI mendesak agar berbagai potensi penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan dan aset negara dicegah. Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah *underpricing*, yakni penetapan nilai atau harga di bawah nilai yang semestinya.
Praktik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara sekaligus menghilangkan hak masyarakat atas kekayaan nasional.
Melalui pandangan keagamaan bersama pimpinan ormas Islam tersebut, MUI menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berintegritas, pengelolaan negara yang transparan, serta kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
*Red*




