Redam Turbulensi Politik Nasional, Dr. Bahrain Dorong DPD Usulkan Sidang Istimewa MPR

3 Menit Baca

JAKARTA, katamedia.co.id – Ketua Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi, Dr. Bahrain, S.H., M.H., mendorong Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengambil langkah konstitusional dengan mengusulkan penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI).

Dorongan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya dinamika politik nasional, terutama perdebatan publik mengenai legalitas dan legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sebelumnya, Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi telah menyerahkan surat penyampaian aspirasi sekaligus permohonan pelaksanaan Sidang Istimewa MPR melalui usulan DPD RI pada Jumat (6/11/2026).

Permohonan tersebut diajukan oleh Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Jakarta, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., melalui tim kuasa hukumnya.

Dr. Bahrain menilai, Sidang Istimewa MPR perlu dipertimbangkan sebagai salah satu instrumen untuk merespons persoalan ketatanegaraan dan dinamika politik yang berkembang.

Baca Juga :  Silaturahmi Kamtibmas, Andra Soni Tekankan Peran Keamanan dan Pers dalam Pembangunan

Menurutnya, perdebatan mengenai kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden yang terus menjadi perhatian masyarakat membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme hukum dan konstitusi.

Ia berpandangan, persoalan tersebut tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum karena berpotensi memperpanjang ketegangan politik nasional.

Selain itu, Dr. Bahrain menyoroti wacana pemakzulan atau impeachment yang mekanismenya telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ia menilai, proses politik di DPR RI menghadapi tantangan akibat konfigurasi kekuatan politik di parlemen, baik dari partai pendukung pemerintah maupun kelompok di luar pemerintahan.

Baca Juga :  DPP GAN Tinjau Program Ketahanan Pangan Berbasis Maggot dan Tanaman Air di Banten

Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi membuat proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait persoalan ketatanegaraan berjalan tidak optimal.

Dr. Bahrain yang merupakan mantan Direktur Advokasi YLBHI itu mengingatkan, ketidakpastian yang berkepanjangan dapat berdampak terhadap kepercayaan publik pada penegakan konstitusi dan kualitas demokrasi.

Atas dasar itu, ia mendorong DPD RI mempertimbangkan langkah administratif dan konstitusional dengan menyampaikan usulan penyelenggaraan Sidang Istimewa kepada MPR RI.

“DPD RI mesti mengambil langkah-langkah konstitusional dan terobosan hukum yang ekstraordinari (extra-ordinary), yakni melalui tindakan administrasi pemerintahan berupa pengajuan usulan kepada MPR RI guna menyelenggarakan Sidang Istimewa,” ujar Dr. Bahrain dalam keterangan resminya.

Ia juga memandang Sidang Istimewa dapat menjadi ruang konstitusional untuk membahas persoalan ketatanegaraan yang dinilai membutuhkan perhatian serius, termasuk menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan tata kelola pemerintahan.

Baca Juga :  DPR Tetapkan Habiburokhman Pimpin Panja RUU Perampasan Aset

Melalui permohonan yang telah disampaikan, Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi berharap DPD RI dapat memberikan perhatian serta mempertimbangkan aspirasi tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah itu, menurut tim, diharapkan dapat mendorong kepastian hukum, menjaga prinsip demokrasi, serta memastikan penyelenggaraan negara tetap berjalan berdasarkan UUD 1945.

Tentang Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi

Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi merupakan wadah advokasi di bidang hukum dan ketatanegaraan yang berfokus pada pengawasan pelaksanaan prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta pengawalan terhadap implementasi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Egi*

Bagikan Artikel Ini