Jakarta, katamedia.co.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dalam memastikan pembangunan berjalan dengan kepastian hukum, tata kelola yang baik, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Pramono saat menghadiri acara Lepas Sambut Kepala Kejati DKI Jakarta di Menara BP Jamsostek, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (14/8) malam. Dalam acara tersebut, kepemimpinan Kejati DKI Jakarta diserahterimakan dari Dr. Patris Yusrian Jaya kepada Dr. Sutikno.
Pramono menyampaikan apresiasi kepada Patris atas pengabdian dan kerja sama selama memimpin Kejati DKI Jakarta. Ia juga menyambut Sutikno dan berharap kolaborasi yang telah terbangun antara Pemprov DKI dan Kejati dapat terus dilanjutkan serta diperkuat.
Menurut Pramono, sinergi kedua institusi selama ini telah membantu pemerintah daerah dalam menangani sejumlah persoalan hukum yang berkaitan dengan pembangunan maupun pengelolaan aset daerah. Beberapa persoalan tersebut antara lain penanganan tiang monorel di kawasan Rasuna Said dan kejelasan status aset RS Sumber Waras.
Ia menilai pendampingan dari kejaksaan memiliki peran penting bukan hanya ketika persoalan hukum muncul, tetapi juga sejak tahap awal perencanaan kebijakan dan pembangunan. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah potensi pelanggaran serta memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pramono menilai kebutuhan terhadap kepastian hukum akan semakin besar seiring dengan meningkatnya agenda pembangunan Jakarta. Terlebih, Jakarta tengah menuju usia lima abad dan terus bertransformasi sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus kota global.
“Jakarta sedang menuju lima abad sekaligus bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Agenda pembangunan yang semakin besar membutuhkan kepastian hukum dan tata kelola yang semakin kuat, sehingga sinergi dengan Kejaksaan Tinggi akan terus diperkuat untuk mengawal pembangunan agar berjalan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain memperkuat hubungan antara Pemprov DKI dan Kejati, Pramono juga menekankan pentingnya menjaga soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Koordinasi dan komunikasi antarlembaga dinilai menjadi fondasi untuk menjaga stabilitas Jakarta serta memastikan agenda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik berjalan secara konsisten.
Sementara itu, Patris Yusrian Jaya menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov DKI Jakarta dan jajaran Forkopimda selama dirinya menjabat sebagai Kepala Kejati DKI Jakarta selama satu tahun 10 bulan. Ia mengaku mendapatkan banyak pengalaman selama menjalankan amanah tersebut dan akan melanjutkan pengabdian dalam tugas barunya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset.
“Menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta adalah amanah luar biasa yang mempertemukan saya dengan orang-orang hebat, berdedikasi, dan tulus, khususnya dukungan penuh dari Bapak Gubernur beserta jajaran Forkopimda. Saya memohon doa restu di tempat penugasan yang baru sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset agar dapat terus mengemban amanah sesuai harapan institusi dan masyarakat,” ucap Patris.
Kepala Kejati DKI Jakarta yang baru, Dr. Sutikno, menyatakan siap melanjutkan kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan seluruh unsur Forkopimda. Menurutnya, kerja sama lintas institusi diperlukan agar pelaksanaan tugas masing-masing dapat berjalan optimal dengan tujuan bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kejaksaan tidak bisa berjalan sendirian, kita harus bahu-membahu, saling berkoordinasi, dan berkolaborasi menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing karena tujuan kita sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kami memohon dukungan dari Bapak Gubernur, Forkopimda, dan segenap pemangku kepentingan agar Kejati DKI Jakarta dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan daerah,” ujar Sutikno.
Pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemprov DKI Jakarta, Kejati DKI Jakarta, dan Forkopimda. Kolaborasi yang semakin solid diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mengawal pembangunan Jakarta agar berjalan tertib, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
*Kominfo DKI*
