Evaluasi Gubernur Banten, Pendapatan Daerah Tangsel Jadi Sorotan TAPD–Banggar

3 Menit Baca

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tangerang Selatan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tangsel menggelar rapat untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Banten terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fokus pembahasan rapat masih berkutat pada koreksi pendapatan daerah serta tahapan dan format perencanaan yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, mengatakan hasil evaluasi Gubernur Banten menunjukkan sebagian besar tahapan dan format belum terpenuhi akibat faktor situasional serta dinamika yang terjadi di masing-masing kabupaten/kota.

“Yang berkaitan dengan masalah format tahapan, hampir sebagian besar memang tidak terpenuhi karena situasional dan kondisi kabupaten/kota,” ujar Bambang usai rapat dalam wawancara doorstep, Rabu (24/12/2024).

Baca Juga :  HUT RI ke-81 di Tangsel, Benyamin Tegaskan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Perlu Terus Dibenahi

Menurut Bambang, koreksi terhadap pendapatan daerah merupakan hal yang lazim dalam proses evaluasi anggaran. Pemerintah daerah, kata dia, harus menyesuaikan dengan angka yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

“Soal pendapatan ada koreksi, itu biasa. Misalnya awalnya ditetapkan 100, ternyata tidak tercapai, kita sudah mengikuti 100 dari opsi perencanaan. Kalau menurut mereka kurang pasang, ya kita ikuti angka versi mereka,” jelasnya.

Ia menegaskan, pembahasan rapat saat ini masih difokuskan pada pendapatan daerah dan tahapan perencanaannya. Sementara itu, pembahasan mengenai belanja daerah belum masuk dalam agenda rapat.

“Sementara ini kita masih bahas pendapatan dengan tahapan. Ini diskursus baru, soal belanja nanti,” tegas Bambang.

Baca Juga :  Pemprov Banten Berlakukan Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik Pertama Mulai Mei–Desember 2026

Terkait besaran koreksi pendapatan, Bambang mengakui nilainya cukup signifikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya penyesuaian target pendapatan yang bersumber dari kebijakan pemerintah provinsi.

“Ada besar sih. Salah satunya soal BBNKB. Target provinsi yang awalnya kita ikuti dalam perencanaan ternyata tidak tercapai, itu berdampak. Termasuk juga penetapan TKD, itu juga berpengaruh,” paparnya.

Meski demikian, Bambang menyebut tidak seluruh komponen pendapatan mengalami penurunan. Pada beberapa sektor, justru terdapat penetapan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan perhitungan awal Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Baca Juga :  PDI-P Desak Krisis Sampah Tangsel Diatasi: Sidak TPA Cipeucang

“Ada juga yang kita pasang, tapi ternyata penetapannya lebih tinggi. Contohnya di TKD, di beberapa komponennya masih naik turun,” katanya.

Bambang menegaskan seluruh sektor yang berkaitan langsung dengan pendapatan daerah menjadi perhatian utama dalam evaluasi tersebut.

“Kalau pendapatan jelas sektor-sektor pendapatan. Hari ini kita baru bicara itu. Provinsi menanyakan jenis pendapatan daerah mana yang masih bisa ditingkatkan, dan kita jawab bisa naik sekian persen,” pungkasnya.

Rapat antara TAPD dan Banggar DPRD Tangsel ini menjadi bagian dari proses penyesuaian anggaran agar selaras dengan hasil evaluasi Gubernur Banten, sekaligus memastikan perencanaan keuangan daerah tetap realistis dan akuntabel.. (Hadi)

Bagikan Artikel Ini