Tangerang Selatan, katamedia.co.id – Empat Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kecamatan Serpong menyatakan komitmennya untuk mengawal pemerataan akses pendidikan di Kota Tangerang Selatan. Aspirasi tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk Masa Depan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Pemenuhan Hak Pendidikan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Serpong, Sabtu (15/8).
Forum tersebut diinisiasi oleh Karang Taruna Serpong, KNPI Serpong, GP Ansor Serpong, dan Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Serpong. Keempat organisasi itu menyoroti masih terbatasnya fasilitas sekolah negeri serta daya tampung dalam sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), khususnya bagi lulusan SD yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.
Ketua Pelaksana sekaligus Anggota Karang Taruna Kecamatan Serpong, Ronny Noor Ikhwan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah negeri.
Menurut Ronny, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat memperoleh pendidikan. Diskusi juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 mengenai kewajiban pemerintah dalam pembiayaan pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Kami mengadakan diskusi publik yang memang kegiatan ini diadakan sebagai bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat,” ujar Ronny usai kegiatan.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan melalui forum tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama DPRD, terutama terkait kebutuhan penambahan sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Serpong.
“Harapan kami dan realisasi dari masyarakat itu bisa didengar dan memang bisa terealisasi,” katanya.
Ronny menyebut persoalan daya tampung menjadi salah satu perhatian utama. Tidak seluruh lulusan SD di Kecamatan Serpong dapat melanjutkan pendidikan di SMP negeri karena keterbatasan kapasitas yang tersedia.
Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu dasar rekomendasi yang disampaikan empat OKP kepada Pemkot dan DPRD Kota Tangerang Selatan. Mereka mendorong pembangunan sekolah negeri, termasuk realisasi tujuh SMP baru, agar kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan dapat terpenuhi.
“Rekomendasinya, harapan dari kami yaitu tadi, didirikannya sekolah negeri khususnya di Kecamatan Serpong. Karena dengan kapasitas lulusan siswa SD yang masih belum tertampung, harapan kami ya sekolah negeri itu bisa didirikan di Kecamatan Serpong,” tegasnya.
Selain pembangunan infrastruktur sekolah, para pemuda juga menempatkan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bagian yang perlu dikawal. Menurut mereka, program pembangunan pendidikan harus dapat diwujudkan secara konkret dan dirasakan masyarakat.
Ronny menegaskan diskusi publik tersebut tidak berhenti sebagai forum penyampaian aspirasi. Empat OKP di Kecamatan Serpong sepakat untuk terus memantau tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan kepada unsur eksekutif dan legislatif.
“Semoga berkelanjutan nantinya dan menjadi monitoring kami dengan harapan-harapan itu bisa didorong terus, baik dengan unsur legislatifnya maupun eksekutifnya,” pungkas Ronny.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Dasar Dindikbud Tangsel Kelik Mubiyanto, Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil Tangsel 3 Badrusalam dan Syamsul Hariyanto, serta Akademisi Pendidikan Budi Mulia.
Hadir pula Ketua KNPI Kecamatan Serpong Ibnu Kawakib, Ketua Karang Taruna Kecamatan Serpong Arif Hidayat, Ketua Ansor Kecamatan Serpong Ubay Ubaidillah, dan Ketua PCPM Kecamatan Serpong M. Ikbal Ramdani.
Melalui diskusi tersebut, pemuda Serpong berharap pembangunan tujuh SMP baru serta berbagai agenda pendidikan dalam RPJMD dapat direalisasikan secara konsisten. Mereka juga menegaskan akan terus mengawal kebijakan tersebut agar pemenuhan hak pendidikan dan pemerataan akses sekolah negeri di Tangsel dapat semakin optimal.
*Hadi*
