UMP Jakarta 2027 Ditetapkan Rp6,13 Juta, Pramono Anung Naikkan 7,10 Persen

3 Menit Baca

JAKARTA, katamedia.co.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut mengalami kenaikan 7,10 persen atau bertambah Rp407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp5.729.876.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Pramono Anung pada Jumat (20/11/2026).

Pramono mengatakan, kebijakan kenaikan upah minimum tersebut disusun dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di Ibu Kota.

“Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan, memberikan kepastian bagi pekerja, serta menjaga iklim usaha tetap kondusif,” ujarnya.

Baca Juga :  Antisipasi Banjir Jakarta, Gubernur Pramono Benahi Kali Mampang dan Kali Krukut

Sebelum ditetapkan, besaran UMP Jakarta 2027 terlebih dahulu dibahas melalui Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Forum tersebut melibatkan unsur pemerintah, perwakilan pekerja atau serikat buruh, serta kalangan pengusaha.

Pembahasan dilakukan secara tripartit melalui sejumlah pertemuan dan kajian sepanjang 2026. Berbagai masukan dari pemangku kepentingan serta kondisi ketenagakerjaan dan pengupahan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan besaran kenaikan.

Pramono mengungkapkan, proses pembahasan berlangsung selama tiga hari. Meskipun batas akhir penetapan UMP sebenarnya jatuh pada Sabtu (21/11/2026), seluruh pihak berhasil mencapai penyelesaian lebih cepat.

“Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Namun, alhamdulillah, bisa diselesaikan lebih awal. Saya berulang kali menekankan agar pemerintah, sebagai mediator dan fasilitator, mampu menjembatani perbedaan pandangan antara serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah melalui Dewan Pengupahan,” jelasnya.

Baca Juga :  Cegah Banjir Jakarta, Pramono Resmikan Embung Bambu Hitam dan Batu Bangkong

Dalam menentukan UMP 2027, Pemprov DKI Jakarta turut memperhitungkan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan. Di antaranya kebutuhan hidup layak (KHL), tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa.

Kebijakan pengupahan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu, penetapannya juga merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/209/HI.01.00/XI/2026.

Pemprov DKI Jakarta juga menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, terutama terkait kepastian hukum, pemenuhan hak pekerja, dan perlindungan tenaga kerja.

Baca Juga :  Bimtek Pemkot Tangsel, Benyamin Tekankan OPD Pentingnya Konteks dalam Informasi Publik

Pramono berharap kenaikan UMP 2027 dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan buruh di Jakarta. Namun, menurutnya, peningkatan upah juga perlu berjalan beriringan dengan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kegiatan usahanya.

“Mudah-mudahan semuanya berlangsung menjadi lebih baik. Kami berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga tidak melupakan kepentingan pengusaha agar tetap bisa bertahan dan menjalankan usahanya dengan baik di Jakarta,” pungkasnya.

*Hadi*

Bagikan Artikel Ini