SERANG, katamedia.co.id – Pemerintah Provinsi Banten terus memperkuat kolaborasi dengan sektor pengembang perumahan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Banten Andra Soni saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPD Apersi) Banten di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (8/9/2026).
Andra Soni mengatakan, pertemuan dengan Apersi menjadi momentum untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan pengembang dalam menangani berbagai persoalan perumahan dan permukiman.
Menurutnya, penyediaan hunian merupakan salah satu tanggung jawab penting pemerintah yang membutuhkan dukungan serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk para pelaku industri perumahan.
Ia menyebut kebutuhan rumah atau backlog perumahan di Provinsi Banten masih tergolong tinggi. Kondisi tersebut tidak terlepas dari karakteristik Banten sebagai wilayah urban sekaligus kawasan penyangga Ibu Kota.
Persoalan backlog perumahan, kata Andra Soni, menjadi pekerjaan bersama yang perlu ditangani melalui koordinasi antara pemerintah, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pemprov Banten juga berharap adanya kepastian dari pemerintah pusat mengenai ketentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kejelasan regulasi tersebut dinilai penting untuk mendukung pengembangan kawasan perumahan secara terarah, terutama di wilayah Banten yang terus mengalami pertumbuhan permukiman.
“Kami sepakat untuk saling bersinergi, mendukung, dan bersama-sama menciptakan iklim industri perumahan dan permukiman di Provinsi Banten yang lebih baik ke depannya,” tegas Andra Soni.
Sementara itu, Ketua DPD Apersi Banten Anto Distanto mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Anto berharap sinergi antara Apersi dan pemerintah dapat terus ditingkatkan, termasuk dengan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Banten.
“Semoga ke depan kita bisa lebih bersinergi di tingkat kabupaten/kota,” kata Anto.
*Hadi*
