PAMULANG, katamedia.co.id – Persoalan mengenai pengelolaan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta di Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), kembali menjadi sorotan. Pihak yayasan mengungkap sejumlah peristiwa yang disebut berkaitan dengan konflik pengelolaan yayasan serta menyatakan bahwa beberapa kejadian tersebut telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Hal itu disampaikan Tim Pembela Pendidikan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dalam konferensi pers yang berlangsung di ruang Sekolah Dasar Islam Pembangunan Pamulang, Selasa (8/9/2026).
Konferensi pers tersebut dihadiri Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta, Ilham Aufa, dan Juru Bicara Tim Pembela Pendidikan Yayasan Syarif Hidayatullah, Wahid Pujianto Fani, S.H.
Wahid menjelaskan, pihak yayasan telah menempuh langkah pelaporan atas sejumlah kejadian yang dinilai berkaitan satu sama lain. Ia menyebut laporan terkait peristiwa pada 4 Juni 2026 kemudian digabungkan dengan laporan yang dibuat pada 22 Juni 2026 setelah melalui sejumlah pertimbangan.
“Ini kejadian berat sekali. Bahkan ini kan ada tiga yayasan, yaitu Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta, Yayasan Triguna, dan Yayasan Ketilang Insan Mandiri,” ujar Wahid.
Menurut Wahid, persoalan tersebut bukan baru muncul pada 2026. Ia menyebut konflik telah berawal sejak 2025, ketika pada November pihaknya melaporkan kejadian yang berkaitan dengan Yayasan Triguna dan Yayasan Ketilang Ihsan Mandiri kepada kepolisian.
Ia mengatakan laporan tersebut kemudian dilimpahkan dari Polres Tangerang Selatan ke Polsek Ciputat Timur. Namun, Wahid mengklaim hingga saat ini proses penanganan laporan tersebut belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan pihak yayasan.
Ungkap Rentetan Peristiwa
Dalam konferensi pers itu, Wahid juga memaparkan sejumlah peristiwa lain yang menurut pihak yayasan masih memiliki keterkaitan dengan persoalan pengelolaan.
Salah satu kejadian disebut berlangsung pada 30 Desember 2025. Saat itu, menurut Wahid, terjadi tindakan masuk secara paksa ke area Yayasan Triguna. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian.
Persoalan serupa, kata dia, kembali terjadi pada 18 Juni 2026. Pihak yang dipersoalkan disebut kembali masuk secara paksa sehingga laporan atas kejadian tersebut disampaikan kepada Polda Metro Jaya.
“Baru dua atau tiga bulan belakangan baru ditindaklanjuti di Polres Tangsel,” katanya.
Wahid kemudian menyinggung peristiwa yang terjadi pada 4 Juni 2026. Menurut keterangannya, saat itu terjadi upaya masuk kembali yang kemudian berkembang menjadi bentrokan fisik.
Ia mengklaim seorang petugas keamanan Yayasan Triguna mengalami pemukulan menggunakan benda yang disebut sebagai paku winch. Peristiwa tersebut disebut berlangsung di hadapan para siswa.
“Dari 4 Juni itu paginya mereka di Triguna, siangnya mereka ke sini. 4 Juni siang kan kejadiannya di sini,” ujarnya.
Rentetan kejadian tersebut disebut berlanjut pada 3 Juli 2026. Wahid mengatakan pada peristiwa itu pihak yang mereka persoalkan akhirnya dapat memasuki area yayasan.
Menurutnya, kejadian yang berlangsung dalam beberapa waktu berbeda tersebut menunjukkan adanya upaya yang dinilai dilakukan secara berulang.
“Upaya-upaya paksa, upaya-upaya premanisme, upaya-upaya yang mengedepankan kekerasan itu bukan satu-dua kali, tapi sudah dilakukan berkali-kali,” katanya.
Soroti Peran Kemenag
Selain menyampaikan kronologi sejumlah kejadian, pihak Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta turut menyoroti peran Kementerian Agama (Kemenag) dalam persoalan tersebut.
Wahid menilai pemerintah, khususnya Kemenag, perlu memberikan perhatian terhadap konflik yang sedang berlangsung. Ia juga menyampaikan dugaan pembiaran serta penyalahgunaan kewenangan.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dari pihak yayasan dan belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan hukum mengenai ada atau tidaknya pelanggaran oleh pihak-pihak yang disebut.
Wahid juga mengungkap adanya forum focus group discussion (FGD) yang menurutnya difasilitasi Kemenag dengan melibatkan Universitas Indonesia (UI). Forum tersebut disebut membahas masa depan pengelolaan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta di Pamulang.
Menurut Wahid, FGD tersebut berlangsung selama dua hari dan diarahkan untuk menghasilkan langkah serta komitmen bersama.
“Yang dilakukan dari hari ini sampai dengan besok, dan itu dengan goal-nya adalah perumusan aksi dan komitmen bersama dari FGD itu,” ujar Wahid.
Tegaskan Tidak Melawan Negara
Di tengah konflik yang masih berlangsung, Wahid menegaskan bahwa Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta tidak memiliki tujuan untuk berhadapan dengan negara ataupun pemerintah.
Ia menjelaskan, langkah yang dilakukan yayasan merupakan bagian dari upaya mempertahankan aset yang selama ini dikelola untuk kepentingan masyarakat serta mendukung keberlangsungan pendidikan.
“Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta tidak ada niatan satupun untuk melawan negara,” tegasnya.
Wahid juga menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menciptakan situasi tidak stabil di Pamulang, menentang Menteri Agama, maupun menunjukkan sikap tidak menghormati para senior mereka di UI.
Ia menyebut yayasan hanya ingin mempertahankan keberadaan aset yang selama ini dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan.
“Hari ini kami melakukan ini karena adalah bagian dan upaya pembelaan diri kami terhadap aset yang dimiliki masyarakat. Aset yang dikelola oleh yayasan. Aset yang dikelola oleh para tenaga pendidikan yang ada di yayasan,” katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut keberadaan yayasan, tetapi juga kepentingan para orang tua siswa yang berharap proses pendidikan anak-anak mereka berlangsung secara aman dan nyaman.
Minta Warga Pamulang Ikut Mengawal
Pihak Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta selanjutnya mengajak masyarakat, terutama warga Pamulang, untuk turut mengawal keberlangsungan kegiatan pendidikan di lingkungan yayasan.
Wahid mengatakan dukungan masyarakat diperlukan agar kegiatan yayasan tetap berjalan dan proses pendidikan tidak terdampak oleh konflik yang sedang terjadi.
“Kami menyadari Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berjalan tanpa bantuan dan dukungan seluruh elemen masyarakat, khususnya yang berada di Pamulang,” tuturnya.
Pihak yayasan berharap seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Mereka juga berharap proses penyelesaian tersebut tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar serta kenyamanan para siswa.
Yayasan menegaskan keberlangsungan pendidikan menjadi salah satu perhatian utama di tengah proses penyelesaian persoalan yang melibatkan sejumlah pihak tersebut.
*Hadi*
