CIPUTAT – Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, memimpin apel sekaligus halalbihalal Idulfitri 1447 H di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Senin (30/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) serta penghematan anggaran sebagai prioritas pascalibur panjang.
Dalam arahannya, Benyamin mewajibkan kehadiran 100 persen ASN pada hari pertama kerja. Ia meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memantau langsung absensi pegawai dan memberikan sanksi bagi yang memperpanjang masa libur tanpa izin.
“Memperpanjang libur tanpa izin dari atasannya, minimal dapat teguran tertulis. Tegurannya akan tercatat dalam data kepegawaian dan berpengaruh terhadap kinerja ke depan,” tegasnya.
Selain disiplin ASN, Benyamin juga menyoroti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama penanganan sampah yang kerap menumpuk usai masa libur. Ia meminta para lurah menggerakkan kembali semangat gotong royong masyarakat.
“Tugas keseharian soal kebersihan, sampah-sampah yang ada di jalan. Lurah-lurah diharapkan mendorong kerja sama atau gotong royong masyarakat,” ujarnya.
Di sektor keuangan, Benyamin menegaskan penyerapan anggaran tahun 2026 harus segera bergerak menuju realisasi fisik. Seluruh OPD diminta tetap mengacu pada arahan pemerintah pusat dan presiden, meskipun petunjuk teknis belum sepenuhnya diterbitkan.
Ia juga menginstruksikan efisiensi pada belanja non-fisik, dimulai dari penghematan penggunaan gas, listrik, dan air di kantor. Selain itu, perjalanan dinas akan dievaluasi dan didorong beralih ke sistem daring, serta kegiatan pemerintahan akan lebih banyak dilaksanakan di kantor dibandingkan di hotel.
“Yang saya antisipasi bukan soal lonjakan harga minyak, tetapi jika terjadi pengurangan transfer dana ke daerah, ini sudah bisa kita antisipasi dari segi kegiatan daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Benyamin memastikan tidak akan ada pengurangan tenaga PPPK. Kebijakan efisiensi, kata dia, difokuskan pada belanja non-fisik tanpa mengganggu sumber daya manusia di lingkungan pemerintah.
“Saya tidak akan mengurangi PPPK. Saya akan memerhatikan dulu pada belanja-belanja non-fisik,” pungkasnya.
*Hadi*
