JAKARTA, Senin 16/11/2026 katamedia.co.id – Polres Metro Jakarta Timur menerbitkan Daftar Pencarian Saksi (DPS) terhadap empat orang terkait perkara dugaan penipuan dan/atau penggelapan dana penyelenggaraan ibadah Haji Furoda 2025. Kasus ini berkaitan dengan dana milik PT Pradana Grasindo Travel (Grasindo) sebesar Rp24,29 miliar untuk keberangkatan 320 jamaah.
Perkara tersebut dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/4644/XII/2025/SPKT/POLRES METRO JAKARTA TIMUR/PMJ tertanggal 10 Desember 2025 dan kini telah memasuki tahap penyidikan.
Kuasa hukum PT Pradana Grasindo Travel dari DZB Advocates & Legal Consultants, Dony Zulfikar Batubara, S.H., M.H., menjelaskan bahwa dana Rp24.290.000.000 telah diserahkan kepada PT Nhenk Jaburnur Tours (NJBR) untuk penyediaan paket dan visa Haji Furoda bagi 320 jamaah.
Dalam kerja sama tersebut, Nengsih Tuharea disebut sebagai Direktur Utama NJBR yang menawarkan penyediaan paket dan visa keberangkatan haji.
Dari total dana yang diserahkan, NJBR baru mengembalikan Rp19,5 miliar. Dengan demikian, masih terdapat dana sebesar Rp4,79 miliar yang belum dikembalikan.
“Dari total tersebut, baru Rp19,5 miliar yang dikembalikan. Sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp4.790.000.000 yang belum dikembalikan oleh pihak NJBR,” kata Dony.
Berdasarkan informasi perkembangan perkara yang diterima pihak pelapor, penyidik menerbitkan DPS terhadap empat orang pada 27 Oktober 2026. Keempatnya yakni:
1. Nengsih Tuharea, DPS Nomor DPS/52/X/RES.1.11/2026/Reskrim.
2. Umi Tjahjani Kartikaningsih, DPS Nomor DPS/53/X/RES.1.11/2026/Reskrim.
3. Geby Maruapey, DPS Nomor DPS/54/X/RES.1.11/2026/Reskrim.
4. Uma Zahroh, DPS Nomor DPS/55/X/RES.1.11/2026/Reskrim.
Dony menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, keempat orang tersebut belum memenuhi panggilan penyidik, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan.
Ia menjelaskan, persoalan bermula pada November 2024 ketika Grasindo menerima penawaran paket Haji Furoda 2025 melalui pihak yang memperkenalkan diri sebagai NJBR dengan perantara seseorang bernama Sadri.
Dalam proses perkenalan tersebut, Eka Oktavia Sukoco atau dikenal dengan nama Evy disebut turut menjadi perantara. Menurut Dony, yang bersangkutan mengaku memiliki suami yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi.
Selanjutnya, Nengsih Tuharea memperkenalkan diri sebagai Direktur Utama NJBR sekaligus pihak yang bertanggung jawab menyediakan paket dan visa Haji Furoda.
Atas penawaran tersebut, Grasindo melakukan pembayaran secara bertahap sejak November 2024 hingga April 2025. Total dana yang diserahkan mencapai Rp24,29 miliar dengan jaminan penerbitan visa sesuai jadwal keberangkatan.
Namun, realisasi penerbitan visa tidak berjalan sesuai kesepakatan. Pada 11 Mei 2025, pihak NJBR sempat menginformasikan bahwa visa untuk dua jamaah telah terbit dan meminta seluruh paspor jamaah diserahkan pada 21 Mei 2025.
Hingga batas waktu yang disepakati, visa jamaah tidak terealisasi. Kemudian, pada 2 Juni 2025, NJBR menyampaikan bahwa keberangkatan Haji Furoda 2025 tidak dapat dilaksanakan.
Setelah pembatalan tersebut, Grasindo meminta pengembalian dana sesuai perjanjian. NJBR kemudian mengembalikan Rp19,5 miliar secara bertahap, tetapi masih menyisakan Rp4,79 miliar.
Upaya penagihan melalui surat peringatan pada 8 September 2025 belum membuahkan hasil. Grasindo juga mendatangi alamat kantor NJBR di Hotel Naraya, Jalan Pemuda Nomor 18, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 15 Oktober 2025.
Namun, menurut Dony, kantor tersebut sudah tidak beroperasi selama kurang lebih enam bulan.
Atas perkembangan tersebut, pihak Grasindo berharap penyidik Polres Metro Jakarta Timur dapat segera menuntaskan proses hukum. Mereka juga meminta agar pihak-pihak yang dilaporkan diproses sesuai ketentuan hukum apabila alat bukti telah memenuhi persyaratan.
“Pihak Grasindo berharap Polres Metro Jakarta Timur dapat menuntaskan proses penyidikan dan menetapkan para terlapor sebagai tersangka serta dilakukan penangkapan dan penahanan, karena dinilai telah memenuhi 2 alat bukti yang sah. Perkara ini dilaporkan dengan dugaan Pasal 492 dan/atau Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang penipuan dan penggelapan,” pungkas Dony.
Perlu ditegaskan, penerbitan DPS tidak serta-merta menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penentuan status hukum para pihak sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti dalam proses penyidikan.
*Hadi*




