UU Perampasan Aset Disahkan, Dasco Singgung Koruptor hingga Bandar Judol

3 Menit Baca

JAKARTA, katamedia.co.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti manfaat Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang telah disahkan DPR RI. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan sekaligus membuka peluang pemulihan kerugian masyarakat.

Dasco mengatakan, keberadaan UU Perampasan Aset memungkinkan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum, termasuk ketika pelaku melarikan diri.

Hal itu disampaikan Dasco seusai menerima audiensi Supriyono alias Botok bersama jajaran Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Dasco juga mengapresiasi aspirasi masyarakat Pati yang dinilai turut memberikan dorongan terhadap pembentukan regulasi perampasan aset. Ia menyebut sekitar 80 persen masukan yang disampaikan AMPB telah terakomodasi dalam undang-undang tersebut.

Baca Juga :  Pria Tewas dalam Kecelakaan di Jalan Aria Putra Ciputat, Polisi Selidiki Pengemudi Mobil

Menurut Dasco, perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan pemberantasan korupsi, tetapi juga dapat menyasar berbagai tindak kejahatan yang merugikan masyarakat, seperti penipuan investasi, penipuan perjalanan ibadah umrah, hingga perjudian daring.

Ia menegaskan, pelaku kejahatan yang melarikan diri tidak serta-merta membuat harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana luput dari penanganan hukum.

“Kalau misalnya koruptor lari itu harta benda tetap bisa dirampas. Lalu kemudian beberapa kejahatan selain tindak pidana korupsi yang biasanya kemudian memakan korban rakyat kecil, seperti kadang-kadang ditipu oleh travel umrah atau investasi bodong. Bahkan bandar judi online pun hartanya bisa dirampas,” jelasnya.

Baca Juga :  RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Rampung Oktober, Ini Penjelasan Wamenaker

Dasco berharap, penerapan UU Perampasan Aset nantinya mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban kejahatan dan mengalami kerugian materiil.

Ia mencontohkan, aset yang berasal dari praktik investasi ilegal maupun penipuan perjalanan umrah dapat ditindaklanjuti untuk membantu pemulihan kerugian korban melalui proses hukum yang berlaku.

“Jadi kalau nanti ada investasi bodong, travel umrah bodong misalnya, itu penegakan hukumnya langsung dilakukan dan hartanya dirampas untuk kemudian langsung diganti kepada rakyat kecil yang biasanya menjadi korban,” ungkap Dasco.

Baca Juga :  Lindungi Warga yang Huni Lahan Puluhan Tahun, Pemkab Tangerang Sambut Baik Peran DPR

Sebelumnya, Dasco menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan AMPB turut menjadi semangat bagi DPR RI dalam mendorong pembentukan UU Perampasan Aset. Ia mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan kepentingan publik dan berharap regulasi tersebut dapat memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai tindak kejahatan.

Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa.

*DPR RI*

Bagikan Artikel Ini