Tangerang – Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten pada 2025 mencapai 77,25 poin dan menempatkan Banten di posisi ketujuh secara nasional.
Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat menghadiri Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (27/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, perwakilan sejumlah kedutaan besar, serta ratusan anggota APKASI dari berbagai daerah.
Andra mengatakan peningkatan IPM Banten tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di saat yang sama, kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Banten dinilai tetap kuat meskipun pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal.
Menurutnya, struktur keuangan daerah Banten saat ini cukup sehat karena sebagian besar belanja daerah ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat berada pada porsi yang lebih kecil.
Untuk menjaga kondisi tersebut, Pemprov Banten melakukan pengendalian belanja dan memprioritaskan anggaran pada sektor pelayanan dasar serta program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Andra menjelaskan sejumlah program telah dijalankan sebagai bagian dari penerapan arah kebijakan nasional, termasuk bantuan keuangan kepada 1.238 desa, program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), serta program sekolah gratis yang membebaskan biaya pendidikan bagi siswa SMA, SMK, dan SKh swasta.
“Alhamdulillah, berbagai program tersebut berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten tahun 2025 yang mencapai 77,25 poin atau peringkat ke-7 secara nasional,” ungkap Andra.
Selain penguatan program pembangunan, Andra menilai hubungan koordinatif dan fungsional antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten perlu terus diperkuat. Kolaborasi tersebut dibutuhkan untuk menjalankan berbagai program prioritas, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, penyediaan rumah rakyat, hingga peningkatan produktivitas pertanian.
Ia juga mendorong terbentuknya ekosistem pembangunan yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah daerah, dunia usaha, investor, perbankan, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat dinilai perlu berjalan bersama agar pembangunan daerah semakin efektif dan berkelanjutan.
“Kita perlu membangun ekosistem pembangunan daerah yang mempertemukan pemerintah daerah, dunia usaha, investor, perbankan, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat,” ujar Andra.
Dalam APKASI Otonomi Expo 2026 yang mengusung tema Trade, Tourism, Investment, and Procurement, Andra melihat adanya peluang besar bagi daerah untuk memperkenalkan potensi masing-masing sekaligus membuka jejaring kerja sama.
Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi sarana mempertemukan potensi daerah dengan pelaku usaha dan investor sehingga peluang perdagangan, investasi, pariwisata, maupun pengadaan dapat berkembang dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Forum ini menjadi upaya kita bersama dalam mempromosikan potensi daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mengelola pembangunan di tengah terbatasnya ruang fiskal. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mampu menjaga program prioritas sekaligus menghadirkan inovasi pelayanan publik.
Bima mengatakan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) agar dapat mengakomodasi aspirasi pemerintah daerah. Namun, ia menekankan bahwa dukungan fiskal tersebut tetap harus diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
“Namun, Mendagri selalu mengingatkan agar peningkatan itu tetap difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat,” tegas Bima.
Bima juga menilai pemerintah kabupaten memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan. Potensi sumber daya alam dan tenaga kerja lokal di berbagai daerah, menurutnya, dapat dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menambahkan, berbagai daerah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi sebagian belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan daya dukung.
Melalui APKASI Otonomi Expo 2026, Bursah berharap pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dan saling mendukung dalam mengembangkan potensi daerah. Kolaborasi dengan pengusaha dan akademisi juga dinilai penting untuk memperluas peluang pengembangan daerah.
“Oleh karena itu, melalui pameran ini, diharapkan setiap daerah bisa saling mendukung dan berkoordinasi untuk memaksimalkan potensinya, termasuk dengan menggandeng pengusaha dan akademisi,” pungkas Bursah.
*Hadi*
