Dana Haji Rp200 Triliun, DPR Soroti Rendahnya Pertumbuhan Nilai Manfaat

4 Menit Baca

JAKARTA, katamedia.co.id –  Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti belum optimalnya pertumbuhan nilai manfaat dari pengelolaan dana haji yang kini telah menembus angka Rp200 triliun. Karena itu, DPR mendorong revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki ruang lebih luas dalam mengembangkan investasi.

Hal tersebut disampaikan Marwan setelah memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Marwan, terdapat dua alasan utama yang mendasari perlunya revisi regulasi tersebut. Pertama, menyesuaikan ketentuan dalam undang-undang dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Kedua, memperbaiki optimalisasi pengelolaan dana haji agar mampu memberikan manfaat lebih besar kepada jemaah.

Ia menilai besarnya dana yang dikelola BPKH belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan nilai manfaat yang diterima jemaah.

“Dana kelolaan ini cukup besar. Karena bertambah terus, sekarang sudah di atas Rp200 triliun. Tapi dalam hal timbal balik atau nilai manfaat, kita belum melihat pertumbuhan yang signifikan memberikan dampak manfaat bagi jemaah haji,” ujar Marwan.

Baca Juga :  Museum Sepeda Pramuka Keliling Dunia Kembali Dibuka, Wagub Dimyati Sebut Jadi Inspirasi bagi Generasi Muda

Melalui perubahan regulasi, Komisi VIII DPR RI berharap BPKH mendapatkan keleluasaan dalam menentukan instrumen investasi yang berpotensi menghasilkan imbal hasil lebih baik. Namun, pengembangan investasi tersebut tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, keamanan, serta akuntabilitas pengelolaan dana jemaah.

Marwan juga mengusulkan agar investasi dana haji lebih diarahkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji. Beberapa sektor yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan di antaranya penerbangan, perhotelan, dan penyediaan konsumsi bagi jemaah.

Menurutnya, investasi pada ekosistem haji dapat memberikan manfaat yang lebih terarah karena berkaitan dengan berbagai kebutuhan utama selama penyelenggaraan ibadah tersebut.

“Kalau investasinya lebih cermat, maka kita sebetulnya cukup di ekosistem haji saja. Jadi keuangan ekosistem haji itu meliputi penerbangan, hotel, konsumsi. Mestinya di situ,” jelasnya.

Baca Juga :  SMK Letris Pamulang Gandeng Bumida, Lindungi Siswa 24 Jam dari Risiko Kecelakaan

Selain memperluas peluang investasi, Marwan menekankan pentingnya memperjelas mekanisme perlindungan terhadap dana haji. Sebab, setiap aktivitas investasi memiliki potensi keuntungan sekaligus risiko kerugian yang harus diperhitungkan sejak awal.

Ia menilai ketentuan mengenai pertanggungjawaban pengelola investasi perlu dirumuskan secara proporsional. Dengan demikian, BPKH tetap memiliki ruang untuk mengembangkan dana haji tanpa mengabaikan aspek perlindungan terhadap dana milik jemaah.

Marwan turut menyoroti ketentuan tanggung renteng dalam undang-undang sebelumnya yang berkaitan dengan pembebanan kerugian investasi kepada para pengelola. Ketentuan tersebut, menurutnya, perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan alternatif skema perlindungan, termasuk kemungkinan pembentukan dana jaminan untuk mengantisipasi kerugian.

“Jangan sampai uang haji ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena salah kelola. Instrumen apa yang akan dipakai untuk mengamankan ini? Kemungkinan-kemungkinan ini saya kira yang akan dimasukkan dalam klausul di pasal-pasal nanti,” tegasnya.

Ia menambahkan, fleksibilitas yang diberikan kepada BPKH harus berjalan beriringan dengan penguatan pengawasan, tata kelola kelembagaan, serta mitigasi risiko. Hal tersebut diperlukan agar pengembangan investasi tidak mengurangi aspek keamanan dan pertanggungjawaban dana haji.

Baca Juga :  Relawan Jepang GOOD! Lakukan Survei Pembangunan Infrastruktur Desa di Banten

Terkait mekanisme pembentukan regulasi, Marwan menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menetapkan usulan perubahan dalam bentuk revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bukan menggantinya dengan undang-undang baru.

Karena itu, pembahasan bersama pemerintah nantinya harus mengikuti prosedur revisi peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jadi usulan Komisi VIII itu kan diputuskan sebagai revisi. Maka prosedur melakukan revisi itu kita mengikuti peraturan pembuatan perundang-undangan. Kalau penggantian prosedurnya kan tidak seperti itu,” ungkapnya.

Marwan berharap pembahasan revisi undang-undang tersebut dapat segera dilanjutkan bersama pemerintah. Ia menekankan, perubahan regulasi diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan dan pengawasan dana haji sekaligus membuka peluang peningkatan nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah.

*DPR RI*

Bagikan Artikel Ini