JAKARTA – Pemerintah Kota Tangerang Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan kategori Kota Berkinerja Tinggi dalam evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan tersebut diserahkan pada peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30, Senin (27/4/2026).
Dalam evaluasi nasional itu, Kota Tangerang Selatan berhasil menempati peringkat ketiga nasional dengan skor 3,8023 dalam kategori tinggi. Capaian ini menjadi lonjakan signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya dan menegaskan konsistensi peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, yang menerima langsung penghargaan tersebut mengatakan bahwa prestasi ini menjadi indikator meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah yang dijalankan selama ini.
Menurut Benyamin, penilaian LPPD dilakukan secara komprehensif dan mendalam. Evaluasi mencakup 25 urusan wajib serta 8 urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Seluruh aspek itu diterjemahkan dalam bentuk program, kegiatan, hingga kebijakan anggaran yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025.
Selain itu, proses penilaian juga meninjau keterkaitan antara kebijakan daerah dengan dokumen perencanaan nasional maupun daerah, seperti RPJMD dan RPJMN. Karena itu, penghargaan ini dinilai mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan secara terukur dan akuntabel.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah bukan sekadar seremonial, tetapi momentum refleksi untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik,” ujar Benyamin.
Berdasarkan data evaluasi LPPD, tren kinerja Tangerang Selatan terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2022, Tangsel berada di posisi 23 nasional dengan skor 2,95 (kategori sedang). Setahun kemudian naik ke peringkat 12 dengan skor 3,43, lalu meningkat lagi ke posisi 9 pada 2024 dengan skor 3,54, hingga akhirnya menembus tiga besar nasional pada penilaian tahun 2025.
Benyamin menegaskan, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang didukung partisipasi masyarakat. Menurutnya, setiap kekurangan yang masih ditemukan akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program, maupun pelaporan kinerja di masa mendatang.
“Kinerja LPPD bukan sekadar angka atau peringkat, tetapi sejauh mana pemerintah hadir melayani masyarakat,” tuturnya.
Ia juga meminta seluruh jajaran perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terukur, memperkuat sinergi lintas sektor, memastikan target indikator kinerja tercapai, serta memperluas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Penghargaan LPPD sendiri merupakan evaluasi nasional yang melibatkan sembilan kementerian sebagai bagian dari mekanisme pengukuran akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.
*Hadi*
