Stunting Turun Jadi 7,3 Persen, Kabupaten Tangerang Terima Insentif Fiskal Rp7,2 Miliar

5 Menit Baca

TANGERANG, katamedia.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mencatat penurunan prevalensi stunting dari 7,7 persen pada 2024 menjadi 7,3 persen pada 2025. Atas capaian tersebut, Kabupaten Tangerang memperoleh insentif fiskal sebesar Rp7,2 miliar dari pemerintah pusat pada November 2025.

Penanganan stunting menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan Sapa Warga Gubernur Banten Andra Soni bersama seluruh kepala desa se-Kabupaten Tangerang di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Tangerang, Senin (9/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Andra Soni menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung program pembangunan, termasuk pemerintah desa yang dinilai memahami secara langsung persoalan masyarakat.

Ia menyebut, komunikasi dengan para kepala desa diperlukan agar berbagai kendala di lapangan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga tingkat desa.

Salah satu bentuk dukungan Pemprov Banten terhadap pembangunan desa diwujudkan melalui bantuan keuangan desa tahun 2026 sebesar Rp120 juta per desa. Secara keseluruhan, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp148,56 miliar untuk 1.238 desa di Provinsi Banten, termasuk 246 desa di Kabupaten Tangerang.

Menurut Andra, dukungan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat berbagai program prioritas desa, salah satunya percepatan penurunan stunting.

Baca Juga :  Periode Mei 2023, Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Banten Melonjak

Ia mendorong pemerintah desa menggunakan Dana Desa dan bantuan keuangan provinsi untuk menjalankan intervensi yang menyentuh langsung keluarga berisiko, mulai dari pemberian makanan tambahan bergizi, penguatan posyandu, pendampingan ibu hamil dan balita, hingga peningkatan akses air bersih serta sanitasi.

Andra juga mengingatkan empat hal penting dalam penanganan stunting. Pertama, memastikan data ibu hamil, bayi, dan balita berisiko tersedia secara akurat berdasarkan nama dan alamat serta diperbarui secara berkala.

Kedua, mengarahkan penggunaan Dana Desa dan bantuan keuangan provinsi untuk program yang memberikan dampak langsung kepada keluarga sasaran. Ketiga, mengoptimalkan peran Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Keempat, memperluas keterlibatan masyarakat, tokoh agama, pemuda, PKK, hingga dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

“Penanganan stunting ini harus menjadi gerakan bersama,” tegas Andra.

Selain persoalan kesehatan, Gubernur juga memaparkan perkembangan Program Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta di Provinsi Banten.

Di Kabupaten Tangerang, program tersebut telah menjangkau 22.185 siswa pada tahun ajaran 2025/2026. Jumlah penerima meningkat menjadi 30.258 siswa yang tersebar di 236 sekolah swasta pada tahun ajaran 2026/2027.

Baca Juga :  Ombudsman RI Apresiasi Pelayanan Publik Pemprov Banten, Raih Opini Kualitas Tinggi 2025

Pemprov Banten juga telah membangun dua Unit Sekolah Baru (USB), yakni SMAN 33 dan SMKN 16 Kabupaten Tangerang. Ke depan, pembangunan sekolah baru akan kembali didorong melalui pembagian peran antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

Andra menjelaskan, pemerintah kabupaten dapat menyiapkan lahan, sedangkan Pemprov Banten bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastrukturnya.

“Ke depan, kita akan kembali membangun USB melalui kolaborasi. Pemkab Tangerang yang menyiapkan lahannya, Pemprov yang membangun infrastrukturnya,” ujarnya.

Di bidang infrastruktur, Pemprov Banten juga menjalankan program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra. Melalui program tersebut, dua ruas jalan desa di Kabupaten Tangerang dengan total panjang 2,01 kilometer telah dibangun menggunakan anggaran Rp6,12 miliar.

Program peningkatan konektivitas jalan desa itu direncanakan berlanjut dengan menyasar 33 ruas jalan baru pada 2026.

Sementara itu, Bupati Tangerang Mochammad Maesyal Rasyid menyampaikan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Baca Juga :  Gubernur dan Wagub Banten Perluas Akses Pendidikan, Tujuh Sekolah Baru Diresmikan

Menurutnya, perangkat desa merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan warga sehingga memiliki pemahaman terhadap persoalan dan kebutuhan di wilayah masing-masing.

Maesyal juga menyampaikan bahwa penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu hasil dari upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Capaian tersebut turut mengantarkan Kabupaten Tangerang menerima insentif fiskal sebesar Rp7,2 miliar pada November 2025 dan masuk dalam daftar 50 pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam percepatan penurunan stunting.

Selain program dari pemerintah provinsi, Pemkab Tangerang juga menjalankan program sekolah gratis di tingkat kabupaten sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pendidikan yang digagas Pemprov Banten.

“Kami juga melaksanakan Program Sekolah Gratis tingkat kabupaten sebagai bentuk sinergi terhadap program serupa yang diinisiasi oleh Bapak Gubernur Andra Soni,” ungkap Maesyal.

Menutup kegiatan tersebut, Maesyal mengapresiasi dukungan Pemprov Banten melalui berbagai program pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat Kabupaten Tangerang.

Ia berharap kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa terus diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan berkesinambungan, termasuk mendukung agenda pembangunan pemerintah pusat dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

*Hadi*

Bagikan Artikel Ini