SERANG, katamedia.co.id – Pemerintah Provinsi Banten mengarahkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan yang berkembang.
Hal tersebut disampaikan Dimyati dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Banten 2026 di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, perubahan belanja daerah harus tetap berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penyesuaian anggaran tersebut juga diarahkan agar memiliki keterkaitan dengan target pembangunan, indikator kinerja program, dan sejumlah prioritas daerah.
“Penyusunan ini telah dilakukan secara komprehensif guna menampung seluruh perubahan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terjadi akibat dinamika asumsi makro,” ujar Dimyati.
Dalam perubahan APBD tersebut, Pemprov Banten turut mengakomodasi sejumlah kebutuhan belanja prioritas yang sebelumnya belum masuk dalam anggaran. Salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan Program Sekolah Gratis.
Selain pendidikan, penyesuaian anggaran juga diarahkan untuk mendukung peningkatan konektivitas di kawasan ekonomi produktif. Pelaksanaan berbagai program tersebut tetap disesuaikan dengan waktu dan tahapan kegiatan.
Dimyati juga menegaskan bahwa sejumlah agenda birokrasi tematik tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Program tersebut mencakup penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya, hilirisasi, hingga pengendalian stunting.
“Kami juga memastikan pelaksanaan birokrasi tematik yang meliputi penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya, hilirisasi, serta pengendalian stunting terus berjalan secara optimal,” ungkapnya.
Ia berharap perubahan APBD 2026 dapat memperkuat keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sehingga pelaksanaan program pembangunan menjadi lebih terarah.
Optimisme tersebut turut didukung oleh kondisi perekonomian Banten. Dimyati menyebut pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada semester I 2026 mencapai 5,57 persen.
Capaian tersebut dinilai menjadi salah satu modal dalam mendukung struktur perubahan APBD sekaligus pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.
“Tentunya seluruh program ini diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, visi dan misi kami, serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Dimyati.
