Kota Serang, katamedia.co.id – Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan komitmennya dalam merespons aspirasi para pengemudi ojek online (ojol) roda dua maupun roda empat. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan berbagai persoalan yang dihadapi para pengemudi akan segera ditindaklanjuti melalui kebijakan yang disusun bersama perangkat daerah terkait.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan meliputi penyediaan parkir gratis di pusat perbelanjaan, hotel, dan fasilitas pelayanan publik, meningkatnya harga kebutuhan pokok di tengah penurunan pendapatan pengemudi, perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, hingga harapan agar pemerintah dapat memfasilitasi penyampaian aspirasi kepada pihak aplikator.
Menanggapi hal tersebut, Andra Soni menyatakan akan segera mengambil langkah-langkah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten. Salah satunya adalah mendorong penyediaan area khusus bagi pengemudi ojol di pusat-pusat perbelanjaan.
“Meskipun itu sumber retribusi di kabupaten kota, tapi nanti kita akan minta secara langsung ke pengelolanya, setidaknya menyiapkan loading dock yang keamanannya terjamin khusus untuk ojol. Itu aksi cepatnya,” katanya saat menerima audiensi di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (1/7/2026).
Dalam audiensi tersebut, Gubernur didampingi Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Menurut Andra Soni, keberadaan loading dock tidak hanya bermanfaat bagi pengemudi ojol, tetapi juga akan mendukung aktivitas para tenant sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara seluruh pihak.
“Ini usulan yang positif dari teman-teman ojol. Pak Sekda Deden, nanti buat tim-nya dan turun langsung ke titik-titik itu,” ujarnya.
Untuk membantu meringankan beban ekonomi para pengemudi, Gubernur juga menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar memperluas pelaksanaan program pangan murah yang menyasar pengemudi ojol, mencakup kebutuhan seperti beras, minyak goreng, telur, dan bahan pokok lainnya. Pelaksanaannya diharapkan tetap tepat sasaran.
“Itu bisa digencarkan, tapi tidak setiap hari juga. Yang terpenting, jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang mengatasnamakan ojol yang ingin mendapatkan sembako murah,” ujarnya.
Pada aspek perlindungan sosial, Andra Soni menjelaskan bahwa Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran bagi 700 pekerja rentan sebagai penerima manfaat jaminan ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Rentan yang telah disahkan atas usulan DPRD Provinsi Banten.
“Dan rekan-rekan Ojol akan kita masukkan,” katanya.
Sementara itu, terkait jaminan kesehatan, Andra Soni menjelaskan bahwa sebagian besar rumah sakit milik pemerintah di Provinsi Banten telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat yang masuk kategori desil 5 ke bawah dapat memperoleh jaminan kesehatan dari pemerintah secara otomatis.
“Terakhir kalau untuk stok kebutuhan BBM, saya pastikan untuk di Provinsi Banten aman,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Andra Soni juga mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah memasuki tahun kedua pelaksanaan Program Sekolah Gratis bagi SMA, SMK, dan SKh swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi masyarakat.
“Jadi bagi rekan-rekan yang anaknya tidak keterima di sekolah negeri, bisa masuk ke sekolah swasta yang sudah bekerjasama dengan kami. Gratis. Sudah ada 801 sekolah yang bekerjasama,” pungkasnya.
*Hadi*
