Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan unggulan pemerintah untuk tahun 2026 menuai kritik tajam dari Forum Wartawan Kebangsaan (FWK).
Bukan hanya persoalan teknis pelaksanaan, program yang menghabiskan anggaran fantastis itu dinilai berpotensi mengorbankan kualitas pendidikan nasional.
Koordinator FWK Raja Parlindungan Pane menegaskan bahwa kebijakan ini tidak lepas dari berbagai penyimpangan.
Salah satunya adalah kasus keracunan massal yang menimpa sedikitnya 4.711 penerima program MBG di sejumlah daerah.
Selain itu, FWK menemukan indikasi adanya dapur fiktif serta kepemilikan dapur penyedia makanan oleh anggota DPR maupun DPRD, yang mengarah pada potensi konflik kepentingan.
“Kita melihat ada ketidakberesan serius, mulai dari dapur fiktif, kepemilikan oleh pejabat, hingga kasus keracunan yang mengorbankan ribuan anak. Ini bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut integritas penyelenggaraan program,” tegas Raja Parlindungan Pane dalam keterangan pers FWK, Minggu (21/9).
Anggaran Membengkak, Esensi Pendidikan Tergerus
FWK menyoroti sisi lain yang tak kalah krusial, yakni beban anggaran. Program MBG 2026 disebut menghabiskan Rp335 triliun atau hampir setengah dari total Anggaran Pendidikan 2026 yang mencapai Rp757,8 triliun.
Menurut FWK, alokasi dana sebesar itu sangat tidak proporsional karena berpotensi mengurangi porsi anggaran untuk peningkatan kualitas guru, sarana belajar, hingga perbaikan infrastruktur sekolah.
“Kita tidak menolak upaya pemenuhan gizi anak. Namun, ketika lebih dari 40 persen anggaran pendidikan dialihkan hanya untuk makan gratis, maka orientasi pendidikan kita bisa bergeser dari peningkatan kualitas ke sekadar konsumsi,” kritik Raja Pane.
Polemik Integritas dan Efektivitas Program
Selain soal pembengkakan anggaran, FWK menilai program MBG rawan dijadikan lahan bisnis oleh elite politik.
Kepemilikan dapur oleh anggota legislatif dinilai melanggar prinsip good governance serta berpotensi memperlebar praktik korupsi.
Kritik FWK ini mempertegas keresahan publik bahwa program dengan semangat peningkatan gizi generasi muda justru berpotensi melahirkan problem baru: kerugian negara, ketidakadilan distribusi, serta penurunan kualitas pendidikan.
Seruan Transparansi dan Evaluasi
FWK mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap implementasi program MBG, termasuk investigasi atas kasus keracunan massal dan indikasi dapur fiktif.
Selain itu, FWK meminta adanya reorientasi kebijakan anggaran pendidikan agar kembali fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui guru, kurikulum, dan sarana pembelajaran.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jangan sampai demi popularitas politik, kita mengorbankan masa depan generasi penerus bangsa,” pungkas Raja Pane.
Analisis
Kritik FWK terhadap program MBG menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya teknis, tetapi menyentuh aspek fundamental: integritas kebijakan, prioritas anggaran, dan arah pembangunan pendidikan nasional.
Jika tidak segera diperbaiki, program ini berpotensi menciptakan beban sosial, ekonomi, sekaligus politik bagi pemerintah di masa depan.
(***)
