Tangerang Selatan – Tahapan wawancara seleksi calon Komisaris dan Direksi PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PT PITS) oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah menuai badai kritik.
Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Rakyat Anti Korupsi (FRAKSI) menuding proses ini penuh rekayasa, bahkan sudah ada “pemenang” sebelum seleksi tuntas.
LSM FRAKSI Terima Bocoran Nama Kandidat
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional FRAKSI, Zulkaydi Wiranegara, S.H., M.H., CLA, mengungkap laporan masyarakat yang menyebutkan dua nama sudah disiapkan untuk posisi strategis di PT PITS.
“Kalau memang sudah ditentukan, untuk apa ada seleksi? Bocoran itu menyebut Direktur Operasional akan dijabat SS, sedangkan Direktur Umum oleh AP,” ujar Zulkaydi, Minggu (10/8/2025).
Ia menilai seleksi ini sekadar formalitas, mengkhianati prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung BUMD.
Respons Mengejutkan: ‘Saya Tim Asistensi Bidang Hukum Kapolri’
Sekretaris Jenderal FRAKSI, Taufan Adi Putro alias Topan, mengaku mencoba mengonfirmasi kepada SS melalui pesan WhatsApp. Namun jawaban yang diterima justru membuat kening berkerut.
“Kami hanya tanya soal informasi itu, tapi SS menjawab: ‘Maaf pak, sedang rapat di Mabes Trunojoyo. Saya sekarang gabung tim asistensi bidang hukum Kapolri.’ Jawaban itu memberi kesan ada intervensi pihak luar,” ungkap Topan.
Pernyataan tersebut memunculkan dugaan bahwa proses seleksi bisa terpengaruh jejaring kekuasaan di tingkat nasional.
Taruhan Politik dan Ekonomi di Balik Kursi Direksi
PT PITS merupakan BUMD strategis yang memegang peran penting dalam investasi dan pengembangan sektor infrastruktur Tangerang Selatan.
Posisi direksi di perusahaan ini bukan hanya soal gaji dan fasilitas, tetapi juga akses terhadap proyek-proyek bernilai miliaran rupiah.
Pengisian jabatan yang diduga “diatur” sejak awal berpotensi merugikan publik dan mengikis kepercayaan investor terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Belum Ada Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini dimuat, SS enggan menjawab pertanyaan media. Pihak Pemerintah Kota Tangerang Selatan, panitia seleksi, dan pihak-pihak terkait juga belum memberikan klarifikasi atas dugaan rekayasa ini.
FRAKSI menegaskan akan mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk membuka data kepada aparat penegak hukum bila diperlukan.
(***)
