Komisi III DPR Minta Kapolri Bongkar Dalang Penyadapan Ilegal

2 Menit Baca

JAKARTA, katamedia.co.id – Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak (*illegal access*), serta penghilangan data elektronik. Pengusutan diharapkan tidak hanya menyasar para tersangka yang telah ditetapkan, tetapi juga mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Permintaan tersebut menjadi salah satu poin kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga :  MUI Desak Kasus Penyadapan Diusut Tuntas, Semua Pihak Harus Diproses Tanpa Tebang Pilih

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa pihaknya meminta Polri mempertimbangkan penerapan pasal makar terhadap para tersangka dalam perkara tersebut.

“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman.

Menurut Habiburokhman, Komisi III DPR mengapresiasi langkah kepolisian dalam mengungkap perkara tersebut. Namun, upaya penegakan hukum dinilai perlu dilanjutkan dengan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di balik tindak pidana yang terjadi.

Baca Juga :  Salahgunakan Jabatan, Karyawan di Tangerang Terbukti Gelapkan Inventaris

Ia menegaskan, pengungkapan perkara harus dilakukan secara menyeluruh agar pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dapat diketahui dan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, Komisi III DPR meminta Kapolri beserta jajarannya memastikan seluruh tahapan penanganan perkara berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Komisi III juga menekankan bahwa proses penyidikan harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui kesimpulan rapat kerja tersebut, Komisi III DPR berharap pengusutan kasus penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghilangan data elektronik dapat dilakukan secara menyeluruh, termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Baca Juga :  Gubernur Andra Soni Lepas 393 Jemaah Haji Kloter Pertama Kota Tangerang

*Hadi*

Bagikan Artikel Ini