Tangerang, katamedia.co.id – Pemerintah Kota Tangerang Selatan kembali meraih penghargaan. Kali ini, penghargaan terbaik kedua untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten Triwulan II.
Penghargaan tersebut diberikan saat Rapat Koordinasi yang diselenggarakan di Hotel Novotel Tangerang, pada Senin (5/9).
Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, mengatakan bahwa penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
“Penghargaan ini jangan membuat kita cepat puas diri. Kita harus terus menunjukkan pengelolaan keuangan dan aset yang profesional,” kata Benyamin.
Benyamin mengatakan, pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan hal penting dan mendasar dalam pembangunan suatu kota.
“Oleh karena itu, kita harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset,” ujarnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan, Wawang Kusdaya, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi Banten atas capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Tangerang Selatan.
“Ada 10 indikator penilaian yang dilakukan dalam ajang penghargaan ini. Kami bersyukur, Kota Tangerang Selatan mampu meraih penghargaan terbaik kedua,” kata Wawang.
Wawang menambahkan, 10 indikator penilaian tersebut meliputi tahapan penyusunan Perda tentang APBD, Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), realisasi rasio kondisi keuangan daerah tahun anggaran 2022, dan realisasi sampai dengan semester I berdasarkan laporan semester I dan Prognosis tahun anggaran 2023.
Kemudian juga, terdapat indikator capaian realisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau tingkat kandungan dalam negeri.
“Lalu progres penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD), realisasi belanja prioritas nasional, manajemen aset daerah, dan terakhir responsibilitas pemenuhan permintaan data/dokumen dan informasi dari pemerintah pusat dan provinsi,” jelas Wawang. (Red)
