Rumah di Bukit Nusa Indah Terancam Dieksekusi, Pembeli Klaim Sudah Kantongi Putusan Pengadilan

6 Menit Baca

TANGERANG SELATAN, katamedia.co.id – Rencana eksekusi pengosongan rumah di Perumahan Bukit Nusa Indah, Jalan Lelie Kavling Nomor 2013/2014, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), mendapat keberatan dari pihak yang mengaku telah membeli objek tersebut sejak 2020.

Melalui kuasa hukumnya, Zainul Akmal, S.H., M.H., CPM, dari Kantor Hukum Mandaya Lawkum, Asmul Oktavian mengajukan permohonan penundaan eksekusi sekaligus meminta perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

Permohonan tersebut diajukan menyusul pemberitahuan PN Tangerang Nomor 5542/PAN.PN.W29-U4/HK2.4/XI/2026 tertanggal 11 November 2026. Dalam surat itu, pelaksanaan eksekusi dijadwalkan pada Kamis, 19 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Eksekusi dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua PN Tangerang Nomor 102/PEN.EKS/RL/2026/PN.TNG tertanggal 27 Oktober 2026, terkait pelaksanaan Grosse Risalah Lelang Nomor 57/06.02/2026-01 tertanggal 11 Februari 2026.

Adapun objek yang menjadi sasaran eksekusi berupa tanah seluas 259 meter persegi berikut bangunan di atasnya. Aset tersebut tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8673/Serua, yang berdasarkan surat pemberitahuan pengadilan telah beralih nama menjadi atas nama Lina Wulandari.

Zainul menjelaskan, keberatan kliennya didasarkan pada transaksi jual beli yang diklaim telah dilakukan jauh sebelum pelaksanaan lelang pada 2026.

Menurutnya, Asmul membeli tanah dan bangunan tersebut dari Ferry Ferdiansyah dengan sepengetahuan istri penjual, Novita, S.E., pada 20 Januari 2020.

Baca Juga :  Penyelundupan Emas Senilai Rp61,95 Miliar Digagalkan di Lima Bandara Internasional

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam dua akta yang dibuat di hadapan Notaris Rahmawati, S.H., M.Kn., di Kota Serang. Kedua dokumen itu masing-masing berupa Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 532 dan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 534.

Nilai transaksi yang disepakati mencapai Rp2.106.000.000. Dari jumlah tersebut, Asmul disebut telah membayarkan Rp1,9 miliar melalui transfer, sedangkan kekurangannya diselesaikan secara tunai.

“Klien kami membeli objek tersebut dengan itikad baik. Transaksi dilakukan dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp2.106.000.000 dan dituangkan dalam akta notaris,” ujar Zainul dalam keterangannya.

Namun, menurut Zainul, setelah pembayaran dilakukan, Ferry tidak menyerahkan SHM Nomor 8673 sebagaimana yang sebelumnya dijanjikan dalam kesepakatan jual beli.

Putusan Pengadilan Tahun 2020 Jadi Dasar Keberatan

Selain mengandalkan dokumen transaksi, pihak Asmul juga menjadikan Putusan PN Tangerang Nomor 369/Pdt.G/2020/PN.Tng tertanggal 12 Agustus 2020 sebagai salah satu dasar permohonan penundaan eksekusi.

Putusan tersebut merupakan hasil gugatan perdata Asmul Oktavian terhadap Ferry Ferdiansyah terkait objek tanah dan bangunan yang kini akan dieksekusi.

Dalam perkara itu, majelis hakim yang diketuai Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., bersama anggota Sri Suharini, S.H., M.H., dan Gatot Sarwadi, S.H., mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian melalui putusan verstek. Putusan verstek dijatuhkan lantaran pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.

Baca Juga :  Benyamin Davnie: Tidak Ada Penghapusan Status Honorer di Tangsel

Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan perjanjian jual beli tertanggal 20 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rahmawati, S.H., M.Kn., Nomor 532, sah dan berharga.

Pengadilan juga menyatakan sah perjanjian pengosongan rumah Nomor 534 yang dibuat pada tanggal yang sama. Selain itu, Ferry Ferdiansyah dinyatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Dalam putusan tersebut, Ferry juga dihukum untuk menyerahkan objek sengketa berupa tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 8673, seluas 259 meter persegi, yang berlokasi di Perumahan Bukit Nusa Indah, Jalan Lelie Kavling 2013, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, kepada Asmul Oktavian.

Majelis hakim turut membebankan biaya perkara sebesar Rp2.816.000 kepada pihak tergugat.

Zainul menilai, putusan tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan sebelum pengadilan melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek yang sama.

“Putusan ini sudah berkekuatan hukum. Sejak 2020, pengadilan sudah menyatakan perjanjian jual beli sah dan menghukum Ferry untuk menyerahkan SHM 8673 kepada klien kami. Karena itu, eksekusi lelang tahun 2026 ini perlu dicermati ulang agar tidak salah sasaran,” kata Zainul melalui sambungan WhatsApp, Senin (16/11/2026).

Minta Eksekusi Ditunda

Melalui surat permohonan tertanggal 16 November 2026, kuasa hukum Asmul meminta Ketua PN Tangerang mempertimbangkan penundaan pelaksanaan eksekusi sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan kliennya.

Baca Juga :  Badak Jawa Terancam Dipindahkan, IKA UNTIRTA: Ujung Kulon Rumah Aslinya

Permohonan itu juga mencantumkan Surat Ukur Nomor 774/Serua/2017 tertanggal 29 April 2016 serta SHM Nomor 8673/Serua yang sebelumnya tercatat atas nama Ferry Ferdiansyah sebagai dokumen pendukung.

Zainul berpandangan, persoalan tersebut perlu ditelaah secara cermat, terutama karena terdapat dokumen jual beli dan putusan pengadilan tahun 2020 yang berkaitan dengan objek tanah dan bangunan yang sama.

Pihaknya berharap kepentingan hukum Asmul sebagai pihak yang mengaku telah membeli objek dengan itikad baik dapat dipertimbangkan sebelum pelaksanaan pengosongan dilakukan.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan dari Ferry Ferdiansyah selaku pihak penjual maupun Lina Wulandari selaku pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak setelah peralihan melalui proses lelang.

Tanggapan PN Tangerang mengenai permohonan penundaan eksekusi tersebut juga belum diperoleh. Dengan demikian, substansi keberatan yang disampaikan kuasa hukum Asmul masih memerlukan klarifikasi dari seluruh pihak terkait.

Berita ini disusun berdasarkan keterangan kuasa hukum, salinan Putusan PN Tangerang Nomor 369/Pdt.G/2020/PN.Tng, serta dokumen pemberitahuan eksekusi yang diperlihatkan kepada wartawan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak penjual, pemenang lelang, maupun Pengadilan Negeri Tangerang guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan. (Adt)

 

Bagikan Artikel Ini