JAKARTA, katamedia.co.id – Komisi III DPR RI mendorong percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan guna memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari praktik penyadapan ilegal yang berpotensi melanggar hak privasi warga negara.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pembahasan regulasi mengenai penyadapan sebenarnya telah menjadi perhatian pihaknya sejak periode DPR sebelumnya. Sejumlah langkah pendalaman bahkan telah dilakukan, termasuk mempelajari sistem dan mekanisme pengaturan penyadapan di negara lain melalui studi perbandingan secara daring.
Menurut Habiburokhman, kebutuhan terhadap regulasi tersebut semakin mendesak seiring berkembangnya persoalan dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan. Kondisi ini dinilai dapat mengancam privasi serta keamanan komunikasi masyarakat apabila tidak disertai landasan hukum dan pengawasan yang memadai.
“Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain,” ujar Habiburokhman saat ditemui Parlementaria dan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menilai, berbagai persoalan yang berkembang saat ini semakin memperkuat urgensi pembentukan aturan khusus mengenai penyadapan. Karena itu, Komisi III DPR ingin pembahasan RUU tersebut segera dilanjutkan.
“Sekarang makin relevan dengan kasus yang berkembang. Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Sebagai bagian dari upaya mempercepat penyusunan regulasi, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026).
Pertemuan tersebut secara khusus membahas kebutuhan pengaturan penyadapan, terutama dari sudut pandang penegakan hukum dan keamanan. Masukan dari Polri diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan ketentuan yang tepat.
Selain kepolisian, Komisi III juga berencana meminta pandangan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) serta sejumlah pihak terkait lainnya, termasuk kalangan akademisi.
Habiburokhman menyebut pelibatan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar penyusunan RUU Penyadapan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan aparat dalam menjalankan tugas, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak masyarakat.
“Kami juga akan panggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi,” ungkapnya.
Melalui regulasi tersebut, Komisi III DPR berharap nantinya terdapat kejelasan mengenai batas kewenangan penyadapan, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang.
Dengan demikian, aktivitas penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan tetap memiliki landasan hukum yang jelas tanpa mengabaikan hak privasi serta hak konstitusional masyarakat.
*DPR RI*




