LEBAK, katamedia.co.id – Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banten 2026.
Forum yang mengangkat tema “Ekonomi Kerakyatan untuk Banten Maju, UMKM Naik Kelas, Ekonomi Berkualitas” tersebut berlangsung di Hotel Grand Keisha Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Kamis (24/9/2026).
Ketua Kadin Banten Mochammad Azzari Jayabaya mengatakan pengembangan UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, pelaku usaha tidak cukup hanya memperoleh bantuan modal, tetapi juga membutuhkan peningkatan kemampuan dalam mengelola bisnis.
“UMKM tidak boleh hanya menjadi objek program. Kita harus mendorong agar UMKM menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi,” ujar Azzari.
Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas UMKM mencakup kemampuan mengelola keuangan, meningkatkan produksi, memperluas pemasaran, menjaga kualitas produk serta memahami kebutuhan konsumen.
Menurut Azzari, pencatatan keuangan menjadi salah satu dasar penting bagi keberlangsungan usaha. Pelaku UMKM perlu mengetahui biaya produksi, mengatur arus kas, menetapkan harga jual secara terukur dan memisahkan keuangan usaha dengan kebutuhan pribadi.
Selain pengelolaan keuangan, akses pembiayaan juga menjadi perhatian Kadin Banten. Namun, tambahan modal dinilai perlu disertai kemampuan manajerial agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara produktif untuk mengembangkan usaha.
Digitalisasi turut menjadi bagian dari strategi penguatan UMKM. Pemanfaatan teknologi dapat digunakan tidak hanya untuk promosi melalui media sosial dan platform perdagangan elektronik, tetapi juga untuk pencatatan keuangan, pengelolaan stok, pelayanan konsumen hingga membangun merek usaha.
“Kadin harus ikut mendorong UMKM naik kelas. Tidak cukup hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membuka akses pembiayaan, mendorong digitalisasi dan memberikan training yang sesuai kebutuhan,” kata Azzari.
Ia menambahkan, ukuran keberhasilan UMKM naik kelas tidak hanya dilihat dari bertambahnya jumlah pelaku usaha. Peningkatan kapasitas produksi, perbaikan tata kelola, kualitas produk, perluasan pasar serta kemampuan menciptakan lapangan kerja juga menjadi indikator perkembangan.
Azzari menilai strategi pemberdayaan juga perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing pelaku usaha. UMKM yang baru berkembang membutuhkan penguatan dasar, sedangkan usaha yang telah memiliki kapasitas lebih besar dapat diarahkan pada ekspansi pasar, peningkatan produksi, penguatan merek dan pembiayaan.
Karena itu, Kadin Banten mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah memiliki kebijakan serta program pemberdayaan, sementara dunia usaha dapat memberikan masukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan pelaku usaha di lapangan.
“Persoalan UMKM tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” ujarnya.
Rapimprov Jadi Forum Konsolidasi
Selain membahas UMKM, Rapimprov Kadin Banten 2026 juga dimanfaatkan sebagai forum konsolidasi organisasi. Agenda tersebut mencakup evaluasi program serta penyusunan rencana kerja Kadin ke depan.
Azzari mengingatkan agar program organisasi tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Setiap agenda diharapkan memiliki sasaran yang jelas, tindak lanjut dan evaluasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan anggota maupun pelaku usaha.
“Setiap program harus memiliki arah dan tindak lanjut yang jelas,” katanya.
Sejumlah pengurus Kadin kabupaten dan kota se-Banten turut hadir dalam Rapimprov tersebut, termasuk Ketua Kadin Kabupaten Lebak, Robi.
Kehadiran pengurus daerah menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan komunikasi organisasi agar program Kadin dapat berjalan secara lebih terarah di masing-masing wilayah.
Azzari menegaskan Kadin merupakan wadah bersama bagi dunia usaha di Banten. Soliditas organisasi dinilai penting untuk memperkuat peran Kadin dalam mendukung perkembangan sektor usaha sekaligus merespons dinamika ekonomi.
Ia berharap hasil Rapimprov dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha, terutama pelaku UMKM di berbagai daerah Banten.
“Program yang baik bukan hanya selesai ketika acaranya selesai. Harus ada tindak lanjut dan evaluasi supaya manfaatnya dapat dilihat,” tegasnya.
Penguatan ekonomi kerakyatan di Banten pun diarahkan tidak hanya pada persoalan permodalan. Peningkatan kapasitas, tata kelola usaha, digitalisasi, akses pasar, pendampingan dan penguatan jaringan bisnis menjadi bagian penting dalam mendorong UMKM berkembang secara berkelanjutan.
“Ujung tombak ekonomi ada pada UMKM. Karena itu, penguatannya harus dilakukan secara berkelanjutan agar usaha yang dijalankan masyarakat benar-benar memiliki kesempatan untuk berkembang,” pungkas Azzari.
