Jakarta, katamedia.co.id – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI memperkuat koordinasi dalam menghadapi sejumlah bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Penanganan tersebut mencakup gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pemerintah yang digelar di Kantor BNPB, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan secara terpadu antara pemerintah pusat, daerah, TNI, BNPB, dan kementerian/lembaga terkait.
Sekretaris Jenderal Kemhan RI Letjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan, Kemhan bersama TNI terus memberikan dukungan dalam berbagai tahapan penanggulangan bencana. Dukungan tersebut meliputi evakuasi, pencarian dan pertolongan, distribusi bantuan, pelayanan kesehatan, hingga penyediaan kebutuhan logistik.
Dalam penanganan gempa bumi di NTT, TNI telah mengerahkan sebanyak 3.545 personel yang berasal dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Selain personel, sekitar 627 unit alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) juga telah digunakan untuk mendukung operasi penanganan di lapangan.
Dukungan bantuan sosial juga terus disalurkan melalui berbagai unsur TNI dan Kemhan. Bantuan tersebut berasal dari Kemhan, Mabes TNI, Kogabwilhan II, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa.
Selain gempa, pemerintah juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi erupsi Gunung Anak Krakatau. Personel serta berbagai materiil pendukung disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan dampak aktivitas vulkanik.
Sementara itu, penanganan karhutla dilakukan melalui kombinasi operasi darat dan udara. Upaya tersebut meliputi pemantauan titik api, pemadaman, water bombing, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Berdasarkan data per 7 September 2026, terdapat enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Dalam penanganan karhutla di Kalimantan, Indonesia juga memperoleh dukungan dari Pemerintah Jepang. Sebanyak tiga helikopter CH-47 Chinook bersama sekitar 180 personel Jepang disiapkan untuk mendukung operasi water bombing.
Helikopter tersebut diangkut menggunakan kapal JS Kunisaki dan dijadwalkan tiba di Terminal Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat, pada 9 September 2026.
Kerja sama Indonesia dan Jepang tersebut merupakan bagian dari implementasi Defence Cooperation Agreement, khususnya dalam bidang bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana atau Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).
Kemhan menilai dukungan tersebut menjadi bagian dari keseluruhan operasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan TNI. Kehadiran tambahan personel dan peralatan diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam merespons bencana sekaligus mempercepat penanganan di wilayah terdampak.
Dalam pelaksanaan operasi, TNI bertugas memastikan aspek operasional penerbangan helikopter berjalan sesuai ketentuan, termasuk pengamanan, flight clearance, dan penempatan Safety Officer. Sementara itu, koordinasi misi penerbangan dilakukan bersama BNPB dan Kemhan memberikan dukungan terhadap kebutuhan logistik operasional.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas dan Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, Ph.D.
Sinergi Kemhan, BNPB, TNI, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga diharapkan dapat memastikan penanganan bencana berlangsung cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
*Biro Infohan Setjen Kemhan*
