Tangerang Selatan, Budayawan Uten Sutendi menyuarakan kegelisahannya terhadap menguatnya post-truth politics yang kini menurutnya mulai membelit ruang publik Indonesia.
Dalam opininya bertajuk “Negara dalam Kepungan Post Truth Politic”, Uten menegaskan bahwa negara tengah menghadapi serangan sistematis dari jejaring politik yang menolak kebenaran berbasis fakta hukum dan justru memaksakan narasi kebenaran versinya sendiri.
Menurut Uten, post-truth politics bekerja dengan menggeser standar akal sehat, memutarbalikkan logika hukum, dan menekan lembaga negara untuk tunduk pada konstruksi opini yang sengaja dibangun.
Ia mencontohkan, Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai institusi pendidikan bergengsi bahkan ikut diseret, dituntut untuk meragukan keaslian ijazah yang diterbitkannya sendiri.
“Bayangkan, perguruan tinggi sekelas UGM terus menerus ditekan agar tidak mempercayai produk ijazah yang diterbitkannya sendiri,” tegasnya.
Bukan hanya UGM, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kota hingga nasional menurutnya menjadi sasaran serangan opini dan provokasi tanpa henti.
Lembaga itu dituduh tidak melakukan verifikasi meski telah menjalankan prosedur sesuai mandat undang-undang.
Tak berhenti di situ, aparat kepolisian pun ikut diguncang. Hasil uji forensik terkait keaslian ijazah yang sudah dilakukan secara resmi dianggap tidak sah.
“Logika hukum formal dan etika ruang publik diputarbalikkan terus menerus dan sistematis,” ujar Uten.
Media Massa Dikuasai, Publik Diprovokasi
Uten menilai ruang publik—mulai dari televisi hingga media sosial—telah dibanjiri potongan hoaks, narasi manipulatif, dan ujaran kebencian.
Semua itu dibalut klaim seolah-olah demi kepentingan rakyat, bahkan “atas nama Tuhan”. Dampaknya, banyak publik figur ikut terseret dalam pusaran tersebut.
“Sejumlah ulama, politisi, praktisi hukum, kaum intelektual, dan akademisi mulai terjebak. Apalagi rakyat biasa yang setiap hari hidup dari informasi media sosial dan warung kopi,” katanya.
Di masyarakat, keraguan atas institusi negara perlahan tumbuh. Publik mulai mempertanyakan legitimasi kerja aparat, kampus, maupun lembaga penyelenggara pemilu.
Kelompok Sasaran Post-Truth Politics
Dalam opininya, Uten membagi tiga kelompok yang paling mudah terpengaruh gerakan politik tanpa kebenaran ini:
- Kelompok yang terluka secara batin, yaitu mereka yang kalah dalam kompetisi politik dan menyimpan kebencian mendalam.
- Kelompok “ikan lele”, yang menikmati situasi keruh karena di dalam kekacauan mereka mendapatkan ruang hidup.
- Kelompok mental block, yang pikirannya tertutup oleh doktrin agama, ideologi, atau kepentingan jangka pendek, sehingga tidak mampu melihat kebenaran objektif.
“Pembaca bisa menambahkan sendiri kategorinya,” ujar Uten dalam tulisan bernada satir tersebut.
Negara Diminta Bertindak Cepat
Uten mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak hadir dengan tindakan tegas, maka pola post-truth politics dapat merembes ke sendi-sendi kehidupan bernegara dan memicu keretakan serius. Ia bahkan menyebut apa yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah bisa menjadi bayangan ancaman bagi Indonesia.
“Jika tidak, kehancuran yang dialami negara-negara di Timur Tengah tak menutup kemungkinan bisa terjadi di tanah air,” tegasnya.
Uten menutup opininya dengan ajakan untuk kembali menjaga akal sehat, memulihkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum, dan menolak manipulasi yang mengatasnamakan kebenaran semu.
Get the feeling,
Mr. Ten
