Pemilihan Rektor UPNVJ Dihentikan, Rekam Jejak AV Jadi Sorotan

4 Menit Baca

JAKARTA, Rabu 19/11/2026, katamedia.co.id – Proses pemilihan Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta (UPNVJ) periode 2026–2030 menjadi perhatian setelah pemerintah menghentikan sementara proses penetapan rektor definitif. Di tengah perolehan mayoritas suara senat oleh petahana Prof. Dr. Anter Venus, sejumlah persoalan tata kelola kampus dan catatan kebijakan selama masa kepemimpinannya kembali menjadi sorotan.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) disebut telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Rektor serta melibatkan Inspektorat Jenderal (Irjen) untuk melakukan pemeriksaan menyusul munculnya berbagai aduan masyarakat dan laporan terkait proses pemilihan.

Langkah tersebut membuat kepastian kepemimpinan UPNVJ untuk periode mendatang belum menemui titik akhir. Pemeriksaan juga menjadi perhatian karena Anter Venus sebelumnya memperoleh dukungan 30 dari total 34 suara senat atau sekitar 88,24 persen.

Meski mengantongi dukungan mayoritas, proses pemilihan rektor tidak terlepas dari sejumlah persoalan yang dipertanyakan di lingkungan kampus.

Beberapa isu yang kembali mencuat di antaranya polemik pemberian sanksi administratif terhadap empat dosen pada 2024. Kebijakan tersebut sempat menjadi perdebatan, terutama mengenai dasar rekomendasi senat, penerapan sanksi, serta pembedaan kasus yang berkaitan dengan integritas akademik.

Baca Juga :  Kebakaran di Jalan Cabe 4 Pamulang, Polisi dan Damkar Sigap Tangani Lokasi

Selain itu, persoalan Komisi Etik Penelitian (KEP) pada tahun yang sama juga menjadi perhatian. Munculnya dugaan intervensi dan perbedaan kewenangan memunculkan pertanyaan mengenai batas tugas komisi etik dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor.

Persoalan lain berkaitan dengan status aset UPNVJ pada 2025. Isu administrasi dan kepemilikan aset tersebut disebut masih memerlukan penyelesaian melalui koordinasi dengan kementerian terkait.

Sementara itu, perubahan status dosen non-ASN dan penyesuaian administrasi melalui sistem SISTER pada 2025–2026 turut menimbulkan kekhawatiran di kalangan dosen. Sejumlah persoalan yang muncul berkaitan dengan kepastian status kepegawaian dan keberlanjutan hak pengembangan karier.

Berbagai catatan tersebut menjadi bagian dari kritik terhadap tata kelola institusi selama kepemimpinan Anter Venus. Namun, persoalan-persoalan itu tetap memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan berdasarkan dokumen serta ketentuan yang berlaku.

Baca Juga :  Angkat Besi Tangsel Sumbang 9 Medali di Porprov VII Banten 2026, Raih 2 Emas, 3 Perak, dan 4 Perunggu

Pengamat Soroti Integritas Kepemimpinan

Aktivis sekaligus pengamat pendidikan asal Bogor, Ajid Letno, menilai perolehan suara mayoritas di tingkat senat tidak seharusnya menjadi satu-satunya tolok ukur dalam menentukan kepemimpinan perguruan tinggi.

Menurutnya, rekam jejak kebijakan, transparansi pengelolaan institusi, serta penyelesaian persoalan internal juga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam proses penetapan rektor.

“Angka 30 suara atau dominasi di tingkat senat hanyalah prosedur administratif elektoral. Publik dan kementerian tidak boleh terkecoh pada kuantitas dukungan, melainkan harus menyoroti substansi kepemimpinan. Jika rekam jejak petahana masih menyisakan problem krusial—mulai dari polemik sanksi dosen, penataan aset yang menggantung, hingga gejolak status kepegawaian maka wajar jika negara melalui Irjen turun tangan melakukan audit,” tegas Ajid Letno saat dihubungi.

Ajid juga berpandangan bahwa pemeriksaan oleh kementerian perlu dilakukan secara terbuka dan objektif agar seluruh persoalan yang berkembang di lingkungan UPNVJ memperoleh kejelasan.

Ia menilai proses penentuan rektor definitif semestinya tidak hanya berorientasi pada hasil pemungutan suara, tetapi juga memperhatikan akuntabilitas dan tata kelola perguruan tinggi.

Baca Juga :  Kelurahan Cempaka Putih Ciputat Timur Masuk Jajaran Terbaik, Raih Penghargaan Musrenbang RKPD Tangsel 2027

“Kampus pencetak bela negara harus dipimpin oleh sosok yang bersih dari cacat tata kelola dan kontroversi etik. Jika AV merasa bersih, buktikan transparansinya secara objektif di hadapan investigasi kementerian. Jangan berlindung di balik dukungan senat untuk meredam kritik atas kebijakan yang meresahkan sivitas akademika,” pungkas Ajid.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Kemendiktisaintek dalam menuntaskan pemeriksaan serta memberikan penjelasan mengenai kelanjutan proses pemilihan Rektor UPNVJ periode 2026–2030.

Keterbukaan hasil pemeriksaan dinilai penting agar berbagai persoalan yang berkembang tidak berhenti sebagai polemik, sekaligus memberikan kepastian mengenai proses penetapan pimpinan definitif kampus tersebut.

Hingga berita ini disusun, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak kementerian terkait penghentian proses pemilihan rektor dan pemeriksaan yang disebut berlangsung. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diterima.

*Egi*

 

Bagikan Artikel Ini