Ciputat, katamedia.co.id,—Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendapat pendampingan langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mempercepat pembenahan pengelolaan sampah. Sebanyak 140 pendamping diterjunkan ke tujuh kecamatan sebagai bagian dari intervensi nasional terhadap daerah dengan timbulan sampah tinggi.
Tim KLHK meninjau sejumlah wilayah di Tangsel, Rabu (14/1/2026). Kunjungan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendorong perbaikan pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
Wali Kota Tangerang Selatan H. Benyamin Davnie mengatakan, kehadiran langsung KLHK menjadi penguat langkah Pemkot Tangsel dalam menangani persoalan sampah yang kian kompleks.
“Hari ini dengan dihadiri Kementerian Lingkungan Hidup, kita kumpulkan seluruh OPD, camat, dan lurah. Mereka akan menempatkan lebih dari 140 pegawai KLH di tujuh kecamatan untuk membantu fasilitasi pengelolaan sampah,” ujar Benyamin saat wawancara doorstep sebelum mendampingi tim KLHK.
Benyamin menjelaskan, para pendamping akan bertugas memotret kondisi riil di lapangan. Mulai dari pendataan dan penguatan bank sampah, optimalisasi TPS 3R, hingga pemetaan titik-titik kritis sampah di masing-masing wilayah.
“Hasil pendampingan ini nanti menjadi dasar langkah lanjutan, jangka pendek, menengah, sampai jangka panjang. Ini arahan langsung dari Pak Menteri Lingkungan Hidup dan juga dukungan Pemerintah Provinsi Banten,” jelasnya.
Berdasarkan pemetaan awal, wilayah dengan tingkat kekritisan sampah tertinggi berada di Ciputat Timur, Ciputat, dan Serpong. Disusul Pamulang, Pondok Aren, serta Serpong Utara sebagai kawasan dengan produksi sampah yang cukup besar.
Menurut Benyamin, tingginya kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi menjadi faktor utama besarnya timbulan sampah di kawasan tersebut, sehingga membutuhkan penanganan terintegrasi dan berkelanjutan.
Secara nasional, program pendampingan KLHK juga dilaksanakan di 336 kabupaten/kota. Pemerintah pusat menitikberatkan penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai solusi jangka panjang.
“Target kita, bank sampah ditingkatkan. Saat ini ada 54 bank sampah, yang aktif sekitar 36. Itu harus diperbanyak. Selain itu, penyelesaian PSEL juga terus didorong,” katanya.
Dari sisi anggaran, Benyamin menegaskan Pemkot Tangsel memberikan keleluasaan penuh kepada dinas teknis lintas sektor untuk mendukung percepatan pengelolaan sampah. Tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga perangkat daerah lain yang terlibat dalam penyediaan infrastruktur pendukung.
Selain itu, Pemkot Tangsel juga memperketat penegakan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Sampah. Satpol PP ditugaskan berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk menindak pelanggaran, termasuk penerapan sanksi denda hingga kurungan bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan.
“Perilaku masyarakat harus berubah. Penegakan aturan sudah mulai bergerak di lapangan. Dari hulu sampai hilir harus kita benahi bersama,” tegasnya.
Sebagai penguat ekosistem, pemerintah pusat akan menyiapkan off-taker bagi bank sampah agar hasil pemilahan, seperti plastik dan kardus, dapat terserap industri. Pemkot Tangsel juga melibatkan pihak swasta dan pengembang besar untuk ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di kawasan masing-masing.
“Pengembang besar sudah kami panggil dan sepakat membantu, termasuk pemanfaatan teknologi pengolahan sampah. Ini kerja kolaboratif agar persoalan sampah di Tangerang Selatan bisa diselesaikan secara berkelanjutan,” pungkas Benyamin.
*Hadi*
